TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar pertemuan untuk membahas soal kebakaran hutan dan kabut asap. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk berkoordinasi menangani masalah tersebut.
“Memang belum ada koordinator untuk menangani kabut asap," kata Setya di ruang pimpinan DPR, Jumat, 16 Oktober 2015.
Selain Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan beberapa pemimpin komisi hadir dalam pertemuan tersebut. Sedangkan dari pemerintah ada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Luhut berujar, kondisi kebakaran hutan saat ini kembali parah. Titik panas kembali meningkat. Luhut mengakui, tim di lapangan cukup sulit memadamkan kebakaran yang terjadi di lahan gambut. Bahkan, meskipun sudah dilakukan pengeboman air, api kembali menyebar.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah titik api di lahan konsesi meningkat dari 149 menjadi 400 titik. Jumlah itu didapatkan dari hasil overlay citra satelit. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyelidiki titik api tersebut berada di area konsesi atau tidak.
Saat ini ada tiga perusahaan yang izinnya dibekukan dan satu perusahaan izinnya dicabut. Tiga perusahaan yang izinnya dibekukan adalah PT TPR, PT WAJ, dan PT LIH. Sedangkan perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT HS.
MAWARDAH NUR HANIFIYANI
