TEMPO.CO , Jakarta - Hampir setahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Kalla mengaku selalu kompak bekerja sama dengan Jokowi, meskipun beberapa kali keduanya mengeluarkan pernyataan yang bertentangan. "Saya kira bukan beda pendapat, cuma terkadang beda mengucapkannya," kata Kalla di Univeristas Trisakti, Kamis, 15 Oktober 2015.
Dalam hal pembagian tugas, Kalla mengatakan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang, yakni membantu presiden. Ia mengaku tak pernah ada konflik dengan Jokowi.
Selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, sempat terjadi perombakan kabinet, lima menteri diganti dan ditukar posisinya. Kalla berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, ditopang pertumbuhan industri dan kemudahan mencari pekerjaan. "Pertumbuhan lebih baik, lapangan lebih baik, industri lebih banyak, dan infrastruktur lebih banyak," ujarnya.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan pemerintah Jokowi mendapat rapor merah dalam hal anggaran. Nilai merah pertama terkait dengan pengelolaan BUMN. Menurut Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto, hal ini akibat suntikan dana Rp 68 triliun kepada BUMN yang secara tiba-tiba. Tanpa ada regulasi penyertaan modal, perlindungan laba yang ditahan, serta dividen yang disetor, Fitra menilai hal ini sebagai potret bahwa Kementerian BUMN tidak membangun pengelolaan secara baik.
Poin merah berikutnya perihal konsistensi pemerintah dalam mandatory spending, terutama segi kesehatan. Menurut Fitra, dalam APBN 2015, alokasi kesehatan masih sekitar 3,1 persen dari yang seharusnya 5 persen. Selain itu, pemerintah dianggap minim memberikan fasilitas kepada sektor informal.
TIKA PRIMANDARI