Pemerintah Garap Lagi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana  

Reporter

Editor

Abdul Manan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan Sosialisasi RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana di kantor Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, 15 Oktober 2015. TEMPO/Rezki Alvionitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempersiapkan lagi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Untuk menjaring masukan dari masyarakat, Kementerian Hukum menggelar sosialisasi rancangan itu di Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2015. "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau lisan dalam pembentukan perundang-undangan. Salah satu cara untuk itu melalui kegiatan sosialisasi," kata pejabat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Markus Harjanto, dalam acara sosialisasi itu.

Sosialisasi tersebut dihadiri wakil dari Kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta akademikus. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan undang-undang, ucap Harjanto, tercantum pada Pasal 88 dan 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Dalam acara itu, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Widodo Ekatjahjana menuturkan RUU ini awalnya diprakarsai PPATK pada 2009. RUU ini sudah sempat disampaikan kepada presiden pada 2014 dan diharmonisasi di Deputi Perundang-undangan di Istana Negara. Tapi rancangan itu ditolak karena alasan substansi.

Menurut Widodo, undang-undang ini penting untuk mendukung pemberantasan korupsi. "Harapan kami, pada 2016 bisa didorong dan dipercepat agar RUU ini bisa digarap dan menjadi satu agenda kita untuk memperkuat lembaga penegakan hukum dalam mengelola dan mengamankan aset-aset tindak pidana yang selama ini belum dikelola secara optimal," kata Widodo.

Ketua Tim Penyusun RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Suhariyono A.R. berujar, rancangan ini dibuat karena sistem hukum di Indonesia belum memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana. Undang-undang ini akan mengatur ketentuan soal penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset tindak pidana. "Sekaligus mengatur pengelolaannya," ucapnya.

REZKI ALVIONITASARI







Loan Back Salah Satu Modus Money Laundering, Waspada 6 Trik Pencucian Uang Lainnya

3 hari lalu

Loan Back Salah Satu Modus Money Laundering, Waspada 6 Trik Pencucian Uang Lainnya

Modus money laundering atau Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU) beragam cara, antara lain loan back dan over invoices. Begini penjelasannya.


Resmi Ditahan, Komisioner KPU Jawa Barat Titik Nurhayati Ditempatkan di Rutan Sukamiskin

3 hari lalu

Resmi Ditahan, Komisioner KPU Jawa Barat Titik Nurhayati Ditempatkan di Rutan Sukamiskin

Penahanan mantan Ketua KPU Depok Titik Nurhayati di rutan khusus koruptor tersebut dilakukan sejak hari ini.


Bharada E Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator, Apakah Bisa Meringankan Hukuman?

3 hari lalu

Bharada E Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator, Apakah Bisa Meringankan Hukuman?

Bharada E mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Hukuman bisa diringankan?


KPK Duga Bupati Mamberamo Tengah Beli Mobil dan Apartemen Pakai Duit Korupsi

3 hari lalu

KPK Duga Bupati Mamberamo Tengah Beli Mobil dan Apartemen Pakai Duit Korupsi

KPK telah memasukkan Bupati Mamberamo Tengah RHP ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 15 Juli 2022 yang diduga melarikan diri ke PNG


Sering Dikira Sama, Ini Beda antara Gratifikasi dan Suap

5 hari lalu

Sering Dikira Sama, Ini Beda antara Gratifikasi dan Suap

Dalam ragam pemberitaan, istilah gratifikasi dan suap sering kali digunakan secara bergantian, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda.


Singapura Nyatakan Tak Menampung Tersangka Korupsi Surya Darmadi

5 hari lalu

Singapura Nyatakan Tak Menampung Tersangka Korupsi Surya Darmadi

Kementerian Luar Negeri Singapura memastikan bahwa tersangka korupsi Surya Darmadi tidak berada di negaranya.


Kasus Kredit Fiktif Rp 2,2 Miliar di Bogor, BRI Berkoordinasi dengan Penegak Hukum dan Jatuhkan Sanksi

6 hari lalu

Kasus Kredit Fiktif Rp 2,2 Miliar di Bogor, BRI Berkoordinasi dengan Penegak Hukum dan Jatuhkan Sanksi

BRI merespons kabar soal kredit fiktif yang diduga dilakukan oleh pegawainya di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.


Pejabat Bogor Tersangka Korupsi Dana Bencana Mendadak Sakit Saat Hendak Diperiksa

6 hari lalu

Pejabat Bogor Tersangka Korupsi Dana Bencana Mendadak Sakit Saat Hendak Diperiksa

Pejabat Kabupaten Bogor itu hendak diperiksa untuk pertama kali sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan bencana di BPBD,


Sekjen Kemenkumham Minta DJKI Buat Program yang Berdampak

8 hari lalu

Sekjen Kemenkumham Minta DJKI Buat Program yang Berdampak

Program yang bagus harus dieksekusi dan berkelanjutan.


Korupsi Surya Darmadi Rugikan RI Rp 78 Triliun, Kepala PPATK Blak-blakan Soal Pemblokiran Aset

8 hari lalu

Korupsi Surya Darmadi Rugikan RI Rp 78 Triliun, Kepala PPATK Blak-blakan Soal Pemblokiran Aset

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan, terlibat aktif mengusut kasus Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit.