SWA.CO.ID, Jakarta- Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mulai berlaku pada 31 Desember 2015, akan efektif di awal 2016. Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi para praktisi public relation (PR), baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Khususnya di pemerintahan, yang merupakan pembuat kebijakan, perlu dibenahi masalah kehumasan dalam menghadapi MEA.
Menurut Dian Anggraeni Umar, Executive Director and PR Strategist Holistic Reputation, secara umum dalam menghadapi MEA, peran PR di sektor swasta sudah jauh lebih siap dibandingkan dengan PR pemerintah. Pasalnya, di dalam PR pemerintah, masih banyak hal yang perlu dibenahi dari segi peran, fungsi, dan praktek.
Baca Juga:
“Misalnya dilihat dari sisi kompetensinya, humas-humas di lembaga pemerintah perlu ditingkatkan pengetahuannya, praktisnya, lalu perencanaan-perencanaan humas secara strategis. Hal itu memang perlu dikuasai oleh humas. Yang kedua, masalah akses dan kewenangan bagi humas itu perlu diperbaiki. Selama ini, akses dan kewenangan di pemerintah itu terbatas. Mungkin karena sistem birokrasi dan sebagainya,” ucapnya.
Selain itu, pada prakteknya, humas itu perlu akses yang leluasa seperti ke pejabat. Ia mencontohkan, di sektor swasta, pemimpin ke pejabat eksekutif itu penting. Semakin tinggi masalah publik, semakin tinggi akses yang diberikan kepada humasnya. Dilihat dari proses integrasi dari programnya, masih banyak program humas pemerintah yang terkotak-kotak.
“Humas-humas di pemerintah itu programnya belum terintegrasi, jadi tiap-tiap direktorat punya program sendiri. Ini juga yang jadi kendala bagaimana ke depannya humas-humas pemerintah bisa lebih strategis lagi mengintegrasikan program itu,” kata dia.
Dian menuturkan, soal penerimaan tenaga humas pemerintah yang sudah dibuka, hal ini tentu langkah yang baik untuk bisa menjadi solusi. Alasan pemerintah juga mau mencanangkan program rekrutmen humas, hal ini tentu menyikapi alasan-alasan, seperti kurangnya kompetensi, sumber daya, kinerja, serta masalah akses dan kewenangan. Menurutnya, hal ini akan menjadi solusi pemahaman humas instansi terkait.
Ia berharap perekrutan 100 humas di pemerintahan bisa merancang program-program yang lebih strategis dengan kompetensi yang memadai dan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada saat ini.
