Sengkarut Dana Keistimewaan Keraton Yogya di Malam 1 Suro  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sesaji berisi seekor kambing dilarung oleh warga pada ritual larung sesaji peringati 1 Suro di Pantai Gua Cemara, Sanden, Bantul, Yogyakarta, 14 Oktober 2015. TEMPO/Pius Erlangga

    Sesaji berisi seekor kambing dilarung oleh warga pada ritual larung sesaji peringati 1 Suro di Pantai Gua Cemara, Sanden, Bantul, Yogyakarta, 14 Oktober 2015. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Kalangan Keraton Yogyakarta tak satu suara soal penggunan dana keistimewaan dalam perayaan malam 1 Suro yang diwarnai tradisi ritual tapa bisu mubeng (mengelilingi) beteng keraton pada Rabu malam, 14 Oktober 2015.

    "Sejak ada dana keistimewaan, makin banyak yang mau menjadi penyelenggara tapa bisu," ujar salah seorang kerabat keraton keturunan Sultan Hamengku Buwono VIII, Kanjeng Raden Tumenggung Pudjodiningrat.

    Dana keistimewaan merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada Daerah Istimewa Yogyakarta secara rutin tiap tahun melalui APBN. Dana diberikan sejak Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 disahkan.

    Laki-laki yang juga penghageng Ndalem Pujokusuman itu mengatakan biasanya tiap 1 Suro pihaknya--melalui Paguyuban Songsong Buwono--memfasilitasi warga untuk merayakan ritual tapa bisu. "Sekarang dari internal keraton banyak intervensi dan mengatur prosesi ritual," ujar Pudjodiningrat, yang akrab disapa Romo Ibnu.

    Bentuk intervensi keraton yang ditudingkan Pudjodiningrat, misalnya soal tata cara pelaksanaan. Selain itu, juga panitia yang menyelenggarakan. Paguyuban Songsong Buwono binaannya pun kali ini terpaksa mundur untuk tidak menggelar prosesi tapa bisu yang sudah mulai sejak 1996.

    Pudjodiningrat menduga dana keistimewaan sudah menyebar ke berbagai kelompok-kelompok lain yang menjadi panitia prosesi Suro kali ini yang mengatasnamakan keraton.

    Menanggapi tudingan intervensi Pudjodiningrat, keluarga keraton Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo menyatakan pihak keraton memang bukan penyelenggara. "Ini acara dari rakyat, keraton hanya memfasilitasi," ujar Prabu usai melepas acara tapa bisu di halaman keben keraton.

    Prabu pun menyatakan untuk kelompok Abdi Dalem Keprajan yang menyelenggarakan acara ini tanpa anggaran dari keraton. "Saya tidak tahu kelompok lain dapat tidak dana keistimewaan itu untuk acara ini," ujarnya.

    Kepala Bidang Sejarah Purbakala dan Museum Dinas Kebudayaan DIY Erlina Hidayati Sumardi menyatakan tahun ini tak ada kelompok yang mendapat bantuan dana keistimewaan untuk acara tapa bisu Suro. "Namun karena mubeng beteng sudah masuk agenda budaya nasional, tahun depan kami usulkan ada anggarannya," ujar Erlina.

    Panitia Tapa Bisu Mubeng Beteng Keraton Kanjeng Raden Tumenngung Wijoyo Pamungkas menuturkan keraton tak pernah jadi penyelenggara. Jika ada keluarga keraton ikut hadir, itu bukan sebagai peserta dan ikut tapa bisu. "Kerabat keraton hadir sebagai tamu," ujarnya.

    PRIBADI WICAKSONO

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?