Kabut Asap, Ini Permintaan DPR ke Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah kapal kecil melintas di bawah jembatan Sungai Johor, kabut asap mengganggu dan membahayakan lalu lintas dan jasa transportasi lainnya. Hampir setengah dari 52 stasiun pemantauan polusi Malaysia di seluruh negeri kemarin mencatat kualitas udara

    Sebuah kapal kecil melintas di bawah jembatan Sungai Johor, kabut asap mengganggu dan membahayakan lalu lintas dan jasa transportasi lainnya. Hampir setengah dari 52 stasiun pemantauan polusi Malaysia di seluruh negeri kemarin mencatat kualitas udara "tidak sehat". Enam stasiun, termasuk satu di Kuala Lumpur, mencatat kualitas udara pada tingkat "sangat tidak sehat" dengan satu stasiun yang berada di pinggiran Ibu Kota dekat dengan level "berbahaya".Malaysia, 6 Oktober 2015. REUTERS/Edgar Su

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR, Rahmat Hamka, mengatakan akan membentuk panitia kerja gabungan antar komisi di lembaganya. Pembentukan itu, ucap dia, untuk mengusut tuntas bencana asap yang di Sumatera dan Kalimantan.

    Menurut Hamka, Panja itu akan berisi komisi II, III, IV, VII, VIII, IX dan X. "Bencana asap mempengaruhi kesehatan, lingkungan, pendidikan dan ekonomi," kata dia dalam keterangannya, Rabu, 14 Oktober 2015.

    Hamka menjelaskan, saat ini pemerintah sudah berupaya memadamkan api. Namun, kata dia, permasalahan belum selesai jika api itu sudah padam. "Dampak kesehatan bagi masyarakat yang menghirup asap bagaimana? dan harus memberi sanksi tegas terhadap perusahaan yang lahannya terbakar," katanya.

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy. meminta pemerintah menaikkan status kebakaran ini menjadi bencana nasional. Menurut dia, kabut asap ini sudah terjadi lama dan berulang setiap tahunnya.

    Selain itu, ucap Lukman, DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata ruang dan penataan lahan rambut. "Jangan hanya penanggulangan bencana, tapi menyelesaikan akar permasalahan," katanya.

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah belum bisa menetapkan kabut asap menjadi bencana nasional. Menurut dia, penetapan itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. "Status bencana nasional baru terjadi saat bencana Tsunami Aceh," katanya, Selasa lalu.

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampangilei, mengatakan luas total hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,7 juta hektare. Wilayah kebakaran terbanyak berada di Sumatera Selatan, yakni 221.704 hektare. Menurut Willem, dia bersama Singapura dan Malaysia kesulitan memadamkan api. Musababnya, jarak pandang yang terbatas dan mengakibatkan susah mengenai titik kebakaran. “Kami sudah memakai bahan kimia sebanyak 260 ton untuk memadamkan api,” katanya.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.