4 Hakim MK Dilaporkan ke Polisi, Ini Sebabnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang anggota DPD, melanggar aturan selama persidangan dilarang menggunakan alat komunikasi smartphone berfoto selfie saat berlangsungnya sidang pembacaan amar putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 22 September 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    Seorang anggota DPD, melanggar aturan selama persidangan dilarang menggunakan alat komunikasi smartphone berfoto selfie saat berlangsungnya sidang pembacaan amar putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 22 September 2015. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta yang dikoordinatori oleh Lintar Fauzi melaporkan empat hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Polda Metro Jaya pada Selasa malam, 13 Oktober 2015. “Kami melihat adanya sebuah kejanggalan dalam sidang putusan MK terkait kewenangan Komisi Yudisial untuk memilih hakim tingkat pertama,” ujar Lintar saat dihubungi Tempo pada Rabu, 14 Oktober 2015.

    Lintar berujar, dalam persidangan tersebut terdapat konflik kepentingan antara pemohon, dalam hal ini Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), dengan tiga orang hakim yang berasal dari Mahkamah Agung (MA), yakni Manahan Sitompul, Suhartoyo, dan Anwar Usman.

    “Dalam AD/ART IKAHI, hakim MA termasuk ke dalam keanggotaan IKAHI sehingga kami melihat adanya conflict of interest di sini,” ujar Lintar. Sedangkan itu, Ketua MK, Arief Hidayat, dilaporkan karena diduga membiarkan konflik kepentingan tersebut terjadi.

    Menurut Lintar, dirinya sudah menyampaikan secara lisan dalam persidangan akan adanya kejanggalan tersebut. Akan tetapi, majelis hakim tidak mengindahkan hal tersebut. “Padahal, para hakim ini telah melanggar Pasal 17 Ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” ujar Lintar.

    Menurut dia, Pasal 17 Ayat 5 menyatakan seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. “Selain itu, dalam Pasal 17 Ayat 6 dikatakan bahwa jika hakim yang bersangkutan tidak mundur dalam persidangan, hakim tersebut bisa dikenakan sanksi administratif dan pidana serta putusan akan batal demi hukum,” kata Lintar.

    Lintar mengatakan hanya melaksanakan perintah undang-undang untuk mencapai kepastian hukum. “Bukan karena ada dendam. Kami sebagai mahasiswa merasa dirugikan dengan adanya keputusan tersebut karena jika penyeleksian hakim tidak melibatkan Komisi Yudisial, maka akan terkesan tertutup,” ucap Lintar. Dia mencontohkan, pada penyeleksian hakim industrial yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung tidak melakukan sosialiasi kepada publik.

    Pada 7 Oktober 2015 lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan IKAHI untuk tidak memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk memilih hakim tingkat pertama dan dikembalikan ke Mahkamah Agung. Proses seleksi pengangkatan hakim baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan oleh Mahkamah Agung.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.