Pemerintah Diminta Bijak dan Tegas di Kasus Aceh Singkil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pembakaran gereja. Antara Foto

    Ilustrasi pembakaran gereja. Antara Foto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keamanan DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pada pemerintah untuk berhati-hati dalam menyelesaikan kasus Singkil. Ia menilai pemerintah harus bijak dan tegas dalam menyikapi permasalahan ini. "Tak bisa hanya pendekatan secara hukum, ini harus ada pendekatan secara menyeluruh juga," kata Dasco dalam pesan tertulisnya, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2015.

    Berdasarkan laporan, pada 11:00 WIB sekelompok massa mendatangi Gereja HKI Deleng Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh. Massa ini kemudian membakar gereja tersebut. Ternyata, aksi mereka tak hanya sampai di situ. Massa kembali bergerak ke gereja GKPPD Danggurun yang berjarak sekitar 10 km dari lokasi sebelumnya. Namun, usaha mereka berhasil dihalangi polisi. Sayangnya, tiga orang berhasil menyelinap. Saat itulah terjadi bentrok dengan masyarakat nasrani.

    Dasco khawatir kasus ini hanya pintu masuk untuk membuat situasi menjadi keruh. Hal ini karena dikhawatirkan apa yang terjadi saat ini merupakan ulah segelintir mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka yang tidak puas dengan pimpinan Aceh dan mencoba memperkeruh suasana di sana. Oleh karena itu, Dasco meminta agar pemerintah mengkaji lebih dalam lagi mengenai siapa pihak yang berada di balik kejadian ini agar tidak muncul spekulasi lain yang memperkeruh suasana.

    Dasco juga meminta pemerintah mencari tahu, apakah kejadian ini ada kaitannya dengan diabaikannya keluhan ex-combatant pada pimpinan Aceh. Apabila hal ini memang betul, maka ia meminta agar pemerintah memperbaiki semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ia juga menilai pemerintah sebaiknya mendorong pihak yang tidak puas ini untuk berjuang secara legal dengan berpartisipasi baik di partai lokal maupun nasional.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.