Ini Alasan Pemerintah-DPR Tunda Revisi UU KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah dan DPR saat ini memilih untuk lebih fokus dalam penguatan ekonomi.

    Rapat konsultasi yang berlangsung sekitar satu jam itu digelar secara tertutup. "Kami mau berfokus ke perekonomian dulu, kebetulan DPR juga akan memasuki masa reses, maka pembahasan dilaksanakan pada persidangan selanjutnya," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2015.

    ACEH SINGKIL MENCEKAM
    Aceh Singkil Mencekam, Satu Gereja Dibakar, 2 Tewas
    Gereja Dibakar di Aceh Singkil, Inilah Dugaan Penyebabnya

    Selain Luhut, dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Pimpinan DPR yang hadir Setya Novanto, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Fahri Hamzah.

    Ketua DPR Setya Novanto mengaku lembaganya setuju dengan permintaan Presiden untuk menunda pembahasan revisi UU KPK agar pemerintah lebih fokus dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Namun, dia menegaskan kalau hasil pertemuan ini memberikan gambaran jika pembahasan akan tetap dilakukan sampai selesai.

    "DPR-pemerintah dan tentu pertemuan ini memberikan suatu gambaran besar akan bisa kami selesaikan setelah semuanya itu," katanya. Setya juga mengatakan jika saat ini DPR tengah fokus pada keputusan soal rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara (RAPBN) yang harus diputuskan pada bulan ini.

    ANANDA TERESIA

    BERITA MENARIK
    Pernikahan Sejenis di Boyolali, Darno: Kami Hanya Syukuran
    Jero Pakai Dana Negara buat Pijat dan...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.