Program Bela Negara, Fadli Zon: Apanya yang Dibela?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Fadli dan rombongan yang bertemu Trump mengaku tak masalah pertemuan tersebut bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Fadli Zon dalam jumpa pers terkait pertemuan dengan Donald Trump di Senayan, Jakarta, 14 September 2015. Fadli dan rombongan yang bertemu Trump mengaku tak masalah pertemuan tersebut bakal diusut Mahkamah Kehormatan DPR. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan program bela negara yang diumumkan pemerintah harus dipertimbangkan dengan matang, jangan hanya berupa ide. Sebab, menurut dia, saat ini ada hal lebih penting yang harus dikerjakan pemerintah, seperti perbaikan ekonomi.

    "Situasi aman, apa yang dibela? Kalau anggaran cukup dan situasi memungkinkan untuk bela negara, baru bisa dipikirkan," ucap Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 13 Oktober 2015.

    Menurut Fadli, ide program bela negara sendiri bukanlah ide baru. Tapi ia meminta pemerintah memikirkan secara matang, terlebih soal anggaran yang dibutuhkan. "Saya kira bela negara bukan ide baru. Ide ini sudah lama. Tapi, tolong, pikirkan, jangan hanya menguatkan ide tapi anggaran dan tujuan enggak jelas. Sekarang lebih baik fokus ke ekonomi," ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini.

    Program bela negara awalnya muncul dari Kementerian Pertahanan. Rencananya, program tersebut akan diluncurkan minggu depan pada 19 Oktober 2015 oleh Presiden Joko Widodo, berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kementerian Pertahanan didapuk menyusun grand design aturan dari program pembinaan kesadaran membela negara tersebut.

    DESTRIANITA K.

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?