Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panwaslu: Hampir Semua PNS di Luwu Timur Tidak Netral  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Menpan RB  Yuddy Chrisnandi menandatanganani nota kesepahaman (MOU), bersama Ketua Bawaslu Muhammad, Mendagri Tjahjo Kumolo, KASN Sofian Effendi, dan BKN Bima Haria Wibisana, 2 Oktober 2015 di Gedung KemenPANRB. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan untuk memperketat pengawasan netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang. TEMPO/Larrisa Huda
Menpan RB Yuddy Chrisnandi menandatanganani nota kesepahaman (MOU), bersama Ketua Bawaslu Muhammad, Mendagri Tjahjo Kumolo, KASN Sofian Effendi, dan BKN Bima Haria Wibisana, 2 Oktober 2015 di Gedung KemenPANRB. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan untuk memperketat pengawasan netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang. TEMPO/Larrisa Huda
Iklan

TEMPO.CO, Malili - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Luwu Timur, menerima banyak laporan terkait ketidaknetralan aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Luwu Timur.

Ketua Panwaslu kabupaten Luwu Timur, Rahman Atja, mengkonfirmasikan, indikasi dugaan ketidaknetrapan PNS pada Pilkada, terlihat dari banyaknya laporan yang diterima.

Laporan itu mulai dari ajakan dari PNS kepada warga untuk memilih pasangan calon bupati tertentu, ikut mengkampanyekan pasangan calon, serta memobilisasi warga.

"Cukup banyak laporan yang kami terima soal dugaan keterlibatan PNS dalam pilkada, mereka diduga terang-terangan mendukung dalah satu pasangan calon bupati," kata Rahman Atja, Senin 12 Oktober.

Laporan dari masyarakat ini kata Rahman, sedang diproses Panwaslu, hanya saja sejauh ini, belum ada satupun PNS yang dimintai keterangan soal laporan dugaan ketidaknetralan tersebut. Rahman belum menjelaskan alasannya, soal belum adanya PNS yang dimintai keterangan.

Selain PNS kata Rahman, aparat Desa di Luwu Timur, banyak yang diterindikasi tidak netral. Aparat desa yang tidak netral ini sudah diperiksa dan dimintai keterangan sebanyak puluhan orang.

Satu diantaranya sudah dibuatkan rekomendasi untuk dievaluasi, surat rekomendasinya sudah dikirimkan ke penjabat Bupati Luwu Timur, serta ditembuskan juga ke Kepala Kelurahan atau Kepala Desa tempat oknum tersebut bekerja.

"Dari puluhan aparat desa yang kami periksa dan mintai keterangan soal dugaan dukungan ke salah satu paslon, ada satu orang yang kami tindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan pembinaan oleh atasannya," kata Rahman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sekretaris Daerah kabupaten Luwu Timur, Bahri Suli, belum memberikan jawaban soal dugaan ketidaknetralan aparatnya dipilkada. Sebelumnya, Penjabat Bupati Luwu Timur, Irman Yasin Limpo, mewanti-wanti seluruh PNS, agar bersikap netral dan tidak mendukung atau mengajak orang lain memilih salah satu pasangan calon bupati.

Ajakan agar PNS bersikap netral, selalu disampaikan Irman, dalam setiap kesempatan, Irman mengingatkan pentingnya bersikap netral.

"Aparat Sipil Negara atau PNS, wajib netral, jangan coba-coba memihak salah satu pasangan calon bupati, apalagi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik," kata Irman.

Soal dugaan PNS tidak netral sesuai laporan yang diterima Panwaslu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretaris daerah untuk mengecek informasi tersebut.

"Akan segera kami cek dan memerintahkan sekda memanggil aparat yang diduga terindikasi tidak netral," ungkapnya.

HASWADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

13 Januari 2024

Warga memasukkan surat suara Pemilu 2024 ke dalam kotak suara saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), SDN Buaran, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa 26 Desember 2023. KPU Kota Pekalongan menggelar simulasi tersebut menggunakan lima jenis surat suara yang digunakan pemilih sehingga dapat memberikan gambaran persiapan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Seleksi Pengawas TPS Gelombang Kedua Segera Dimulai

Bawaslu akan segera menggelar seleksi pengawas TPS atau PTPS gelombang kedua pada 24 Januari-7 Februari 2024. Begini syarat pendaftaran peserta.


Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

24 Desember 2023

Bawaslu Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, memantau kegiatan Car Free Day di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, guna memastikan tidak ada kampanye atau membawa atribut kampanye, pada 24 Desember 2023.TEMPO/ Advist Khoirunikmah
Panwascam Menteng Temukan Warga Pakai Baju Pasangan Capres-Cawapres 2024 di Area CFD Jakarta

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Menteng menemukan sejumlah orang memakai baju pasangan capres-cawapres 2024 di area CFD Jakarta.


Vale Indonesia Klaim Buka Ruang Komunikasi dengan Masyarakat Adat di Luwu Timur

21 Desember 2022

Aktivitas  tambang nikel di Luwu Timur. Foto: Didit Haryadi
Vale Indonesia Klaim Buka Ruang Komunikasi dengan Masyarakat Adat di Luwu Timur

Bayu Aji mengatakan PT Vale Indonesia menghargai setiap entitas yang ada di wilayah operasionalnya.


Vale Indonesia Mengaku Konsisten Perbaiki Komunikasi dengan Masyarakat Sekitar

21 Desember 2022

Aktivitas  tambang nikel di Luwu Timur. Foto: Didit Haryadi
Vale Indonesia Mengaku Konsisten Perbaiki Komunikasi dengan Masyarakat Sekitar

Sebagai perusahaan terbuka dan terikat, ujar Bayu Aji, PT Vale Indonesia tidak akan pernah mengambil hak-hak pihak lain.


PT Vale Indonesia Bantah Serobot Lahan di Luwu Timur

21 Desember 2022

Aktivitas  tambang nikel di Luwu Timur. Foto: Didit Haryadi
PT Vale Indonesia Bantah Serobot Lahan di Luwu Timur

PT Vale Indonesia mengatakan perusahaannya terikat dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan internasional.


Masyarakat Luwu Timur Merasa Diabaikan Perusahaan Tambang

15 Desember 2022

Aktivitas  tambang nikel di Luwu Timur. Foto: Didit Haryadi
Masyarakat Luwu Timur Merasa Diabaikan Perusahaan Tambang

Perusahaan tambang di Luwu Timur melakukan pertambangan tanpa melibatkan masyarakat. Dampak buruk dirasakan masyarakat.


Perusahaan Tambang Diduga Serobot Lahan Masyarakat Adat Padoe di Luwu Timur

15 Desember 2022

Aktivitas  tambang nikel di Luwu Timur. Foto: Didit Haryadi
Perusahaan Tambang Diduga Serobot Lahan Masyarakat Adat Padoe di Luwu Timur

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menolak perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang itu. Kontribusi bagi daerah dianggap kecil.


Perjuangan Nelayan Pasi-pasi di Tengah Aktivitas Tambang

15 Desember 2022

Aktivitas  tambang nikel di Luwu Timur. Foto: Didit Haryadi
Perjuangan Nelayan Pasi-pasi di Tengah Aktivitas Tambang

Aktivitas tambang nikel yang dilakukan PT Citra Lampia Mandiri diduga mencemari pesisir laut. Nelayan Desa Pasi-pasi sulit menangkap ikan.


Petani Desa Tarengge Luwu Timur Rasakan Manfaatkan Program Kementan

11 November 2022

musyawarah desa yang membahas rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa), Kamis (10/11), di aula kantor Desa Tarengge.
Petani Desa Tarengge Luwu Timur Rasakan Manfaatkan Program Kementan

Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa, READSI diakui telah banyak membantu petani. #Infotempo


Gempa Magnitudo 5,3 dan 4,8 Guncang Pangandaran dan Luwu

18 Februari 2022

Seismograf gempa bumi. ANTARA/Shutterstock/pri
Gempa Magnitudo 5,3 dan 4,8 Guncang Pangandaran dan Luwu

BMKG menyatakan bahwa gempa di Pangandaran tidak berpotensi tsunami.