DPRD Minta Gaji Naik, JK: Memberatkan APBD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai permintaan naik gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan memberatkan anggaran. Menurutnya, permintaan gaji anggota dewan bisa setara kepala daerah tak beralasan.

    "Bupati cuma satu orang, anggota DPRD lima puluh. Kalau setara itu memberatkan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2015. Dia menganggap gaji anggota DPRD saat ini sudah cukup tinggi. Biasanya, tingkat gaji akan disesuaikan dengan pendapatan daerah.

    Di sisi lain, Kalla mengatakan saat ini masih terdapat bupati yang memiliki gaji kecil. "Kalau tak salah, masih ada yang bergaji Rp 7 juta," ujarnya. Namun, mereka umumnya masih mendapat tunjangan sesuai dengan anggaran daerah masing-masing. "Itu ada Peraturan Menterinya."

    Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia hari ini menyepakati meminta kenaikan gaji bagi anggota dewan. Mereka beralasan bahwa besaran gaji para senator daerah harus sama dengan bupati.

    Usulan kenaikan gaji dan tunjangan sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik. Taufik tak hanya mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan, tapi juga kenaikan dana reses. Sebab, menurut dia, dana sebesar Rp 10 juta untuk sekali reses tak cukup.

    Taufik juga mengusulkan agar gaji gubernur turut dikerek. “Kalau gaji gubernur naik, gaji dewan juga naik,” ucapnya. Sebab, kata dia, pedoman gaji dewan adalah gaji gubernur.

    FAIZ NASHRILLAH



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.