Anggaran Rp 1,7 Triliun untuk Revitalisasi Pasar Tradisional  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pasar tradisional. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ilustrasi pasar tradisional. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Banyuwangi - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengungkap adanya alokasi anggaran Rp 1,7 triliun pada 2016 untuk merevitalisasi pasar tradisional. “Ini separuh dari anggaran di Kementerian Perdagangan,” kata Thomas, Sabtu, 10 Oktober 2015.

    Thomas Lembong datang ke Banyuwangi pada Sabtu-Minggu, 10-11 Oktober 2015, untuk mengunjungi sejumlah pasar tradisional. Di antaranya Pasar Srono, Pasar Sobo, Pasar Banyuwangi, Pasar Rogojampi, dan Pasar Genteng.

    Revitalisasi pasar tradisional, kata dia, merupakan program Nawacita Presiden Joko Widodo yang menargetkan pembangunan 1.000 pasar per tahun. Pasar tradisional dipilih karena mencirikan kekhasan setiap daerah. Pasar rakyat, kata Thomas, bisa menjadi ruang bagi perajin daerah untuk memamerkan kreasi khas daerahnya.

    Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan sedang merevitalisasi Pasar Sobo menjadi pasar wisata yang menyatu dengan terminal terpadu. Pasar ini, kata dia, selain menjual kebutuhan pangan rakyat sehari-hari, juga menyediakan kerajinan lokal yang dilengkapi dengan terminal pariwisata. “Sehingga lebih banyak konsumen yang datang,” kata dia.

    Dalam siaran pers yang diterima Tempo, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjuk arsitek nasional, Andra Matin, untuk mendesain Pasar Sobo pada tahun ini. Andra Matin akan mendesain Pasar Sobo berkonsep pasar modern yang go green. Pasar dibangun berlantai empat, yang menyatu dengan dormitory alias penginapan murah pada lantai dua dan tiga.

    Selain melakukan revitalisasi pasar tradisional, kata Bupati Anas, sudah empat tahun pihaknya melarang berdirinya pasar modern, seperti waralaba maupun supermarket. Kebijakan tersebut, Anas menambahkan, untuk memproteksi pasar tradisional agar tak kehilangan pembeli.

    IKA NINGTYAS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.