Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR: Cabut Larangan Kepemilikan Tanah bagi Nonpribumi di DIY

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Sri Sultan Hamengkubuwono X, raja Kasultanan Yogyakarta, membacakan Sabda Tama (pernyataan raja) di Bangsal Kencono, Kompleks Kraton Yogyakarta, Kamis (10/05). Dalam pernyataannya, Sultan menegaskan bahwa Kraton Yogyakarta dan Kraton Puro Pakualaman merupakan satu kesatuan yang utuh, dan bahwa Yogyakarta memiliki tata peraturannya sendiri meskipun telah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TEMPO/Suryo Wibowo
Sri Sultan Hamengkubuwono X, raja Kasultanan Yogyakarta, membacakan Sabda Tama (pernyataan raja) di Bangsal Kencono, Kompleks Kraton Yogyakarta, Kamis (10/05). Dalam pernyataannya, Sultan menegaskan bahwa Kraton Yogyakarta dan Kraton Puro Pakualaman merupakan satu kesatuan yang utuh, dan bahwa Yogyakarta memiliki tata peraturannya sendiri meskipun telah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Lukman Edy mendesak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mencabut surat instruksi tentang larangan kepemilikan tanah bagi warga nonpribumi. “Itu sudah tidak relevan lagi,” katanya di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis 8 Oktober 2015.

Pada 1975, Pemerintah DIY menerbitkan surat instruksi tentang penyeragaman beleid pemberian hak atas tanah bagi warganegara pribumi dan nonpribumi. Gara-gara surat bernomor K898/i/A/1975 itu, hingga kini warga keturanan Tionghoa di Yogyakarta tak bisa mengantongi sertifikat hak milik tanah.

Menurut Lukman, sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, tak ada lagi pembedaan antara warganegara pribumi dan nonpribumi. Yang diatur hanya warganegara Indonesia dan warganegara asing. Bahkan, seorang warganegara asing pun bisa memiliki tanah jika memang sudah menjadi warganegara Indonesia. “(Masalah) pribumi dan nonpribumi sudah clear dengan amandemen itu,” katanya.

Komisi II membidangi urusan dalam negeri, salah satunya bidang pertanahan. Lukman mengatakan besar kemungkinan persoalan pertanahan di DIY ini masuk dalam pembahasan di komisinya. Terlebih saat ini, sambung dia, ada dua Panitia Kerja; tentang pertanahan dan kasus-kasus tanah, di Komisi II. “Asal ada yang melaporkan (ke Komisi II), apalagi sudah ada surat dari Komnas HAM,” katanya.

Pada 2014 lalu, Komnas HAM merekomendasikan Gubernur DIY agar mencabut surat instruksi itu karena bertentangan dengan hak asasi manusia.

Komisi II, kata dia, juga punya mekanisme penyelesaian kasus  pertanahan di Indonesia. “Nah, (masalah tanah di DIY) ini masukan baru bagi Komisi II,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia berharap Gubernur DIY segera mencabut aturan itu. Atau, setidaknya ada surat baru tentang aturan pertanahan yang memberikan kesempatan sama bagi warga negara Indonesia, baik pribumi maupun nonpribumi. “Kalau mau ngatur, atur saja antara yang warganegara asing dan warganegara Indonesia saja,” katanya.

Sebelumnya Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi, sebuah organisasi non pemerintah di Yogyakarta, melaporkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X ke Presiden Joko Widodo. Sultan, menurut Ketua Gerakan Willie Sebastian, berupaya menghidupkan kembali aturan hukum kolonial (Rijksblad) tahun 1918 nomor 16 tentang Sultanaat Ground dan nomor 18 tentang Pakualamanaat Ground. Penerapan kedua beleid itu bermakna menolak Undang-Undang Pokok Agraria dan usaha menguasai tanah negara di wilayah Yogyakarta. “Itu potensi separatis di DIY,” katanya, Selasa 15 September 2015.

Pemerintah DIY berkilah masalah pertanahan di Yogyakarta tidak sepenuhnya tunduk pada Undang-undang Pokok Agraria.  “UUPA memang tidak sepenuhnya berlaku di Yogya,” kata Sultan.

ANANG ZAKARIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

1 jam lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

3 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.


DPR Selidiki Kisruh Ibadah Haji Lewat Panitia Khusus, Kementerian Agama Tawarkan Uang Pelicin

4 jam lalu

DPR sigap meributkan penyelewengan tambahan kuota haji khusus yang menyalahi kesepakatan. Pejabat Kementerian Agama melobi anggota DPR dengan menawarkan uang pelicin.
DPR Selidiki Kisruh Ibadah Haji Lewat Panitia Khusus, Kementerian Agama Tawarkan Uang Pelicin

DPR membentuk panitia khusus untuk mengusut kekisruhan ibadah haji. Pejabat Kementerian Agama melobi anggota DPR dengan menawarkan uang pelicin.


Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB

12 jam lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota Komisi X DPR Minta Kemendikbudristek Beri Sanksi Tegas Terhadap Kecurangan PPDB

Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal menyoroti soal karut marut PPDB di beberapa daerah. Kemendikbudristek diminta buat aturan yang jelas.


Nasib Pahit Guru Honorer di Tahun Ajaran Baru

16 jam lalu

Ilustrasi guru. shutterstock.com
Nasib Pahit Guru Honorer di Tahun Ajaran Baru

Guru honorer harus menelan pil pahit pada masa tahun ajaran baru ini. Mereka mendapat pemberitahuan diberhentikan.


Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

1 hari lalu

Jemaah haji melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024. Jemaah haji melakukan tawaf ifadah yang menjadi rukun haji usai melakukan wukuf di Arafah dan lempar jamrah di Jamarat. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Respons Parpol hingga KPK Soal Pembentukan Pansus Haji DPR

Zulhas menilai Pansus Haji DPR sebaiknya dibentuk setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke Tanah Air.


Kritik Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis di Draf Revisi UU TNI, Setara Desak DPR Tunda Pembahasannya

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Kritik Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis di Draf Revisi UU TNI, Setara Desak DPR Tunda Pembahasannya

Setara Institute menyoroti sejumlah pasal dalam revisi UU TNI di antaranya pasal 39 soal pencabutan larangan berbisnis


Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

3 hari lalu

Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Pro-Kontra Soal Revisi UU Wantimpres yang akan Aktifkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung

Ganjar Pranowo mengatakan publik harus dilibatkan dalam proses perubahan Wantimpres menjadi DPA.


Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

3 hari lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat bersiap saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Djarot PDIP Soal Revisi UU Wantimpres yang Jadi Usul Inisiatif DPR

Djarot Saiful Hidayat berharap RUU Wantimpres tidak dimanfaatkan untuk berbagi-bagi jabatan.


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

3 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.