TEMPO.CO, Banda Aceh - Bukan hanya dana desa, pemerintah Presiden Joko Widodo berjanji menambah anggaran untuk daerah pada 2016. Tambahan berupa dana taktis yang akan diberikan kepada bupati dan wali kota untuk penggunaan yang sifatnya mendadak sebesar Rp 100 miliar per kabupaten/kota.
Janji itu diungkap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ketika membuka Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan-I dan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-XVII Tahun 2015 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015. "Presiden setuju untuk penggunaan yang sifatnya mendadak, termasuk untuk percepatan daerah perbatasan,” kata Tjahjo.
Hal ini, menurutnya, sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Itu artinya dari desa, wilayah tertinggal, pesisir, wilayah adat, dan wilayah perbatasan.
Tjahjo mengungkap data bahwa ada 187 kecamatan yang termasuk wilayah tertinggal dan perbatasan yang harus dibangun. Mereka mulai dari Pulo Rondo di Aceh, Sabang, Kepulauan Riau, Natuna, Nipat, Sanirta Laut, Sebatik Nunukan, Malino, dan Muratara, yang merupakan pulau terluar, hingga Sekau di Papua.
“Juga Saung Merapi yang berdekatan dengan Australia, Malaka serta Merauke,” kata Tjahjo.
Sebelumnya, Tjahjo mengungkap pula akan adanya kenaikan anggaran dana untuk desa menjadi Rp 40,8 triliun pada 2016. Sepanjang tahun ini dana desa yang sudah dikucurkan senilai Rp 20,7 triliun.
Namun, Tjahjo juga memberi catatan agar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyalurkan dana desa secepatnya. Dia meminta dana tidak disimpan terlalu lama untuk berbagai alasan. "Disalurkan saja secepatnya. Agar terserap maksimal, menjadikan pertumbuhan daerah dapat berjalan dengan baik, hingga dapat membuat kekuatan rupiah semakin baik."
ADI WARSIDI
