Penyusunan Indikator Pembangunan Berkelanjutan Harus Terbuka  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang buruh tani mengusung bibit padi yang akan ditanam, di Desa Tegalweru, Demak, Jawa Tengah, 1 Mei 2015. Minimnya permodalan dan terbatasnya akses keuangan serta tidak memiliki lahan sendiri, membuat sebagian besar kehidupan buruh tani tergolong warga miskin pedesaan. Tempo/Budi Purwanto

    Seorang buruh tani mengusung bibit padi yang akan ditanam, di Desa Tegalweru, Demak, Jawa Tengah, 1 Mei 2015. Minimnya permodalan dan terbatasnya akses keuangan serta tidak memiliki lahan sendiri, membuat sebagian besar kehidupan buruh tani tergolong warga miskin pedesaan. Tempo/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan masyarakat sipil memiliki pekerjaan rumah untuk menyusun indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustanaible Development Goals/SDG).

    Pada 25-27 September 2015, ratusan kepala negara/kepala pemerintahan yang hadir dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati adopsi Sustainable Development Goals (SDG) untuk periode 2015-2030.

    Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini akan segera menggantikan Millennium Development Goals (MDG), yang sudah mengubah wajah dunia dalam 15 tahun terakhir dan akan kedaluwarsa akhir tahun 2015.

    Menurut Wahyu Susilo, analis kebijakan Migrant CARE, penyusunan indikator SDG berlangsung hingga Maret 2016. "Disusun oleh pemerintah bersama masyarakat sipil," katanya kepada Tempo, Kamis, 8 Oktober 2015.

    Dokumen SDG  terdiri dari 17 tujuan (goals) yang terbagi menjadi 169 target dan sekitar 300 indikator. Ukuran atau indikator ini sesuai kebutuhan masing-masing negara dan proses pembahasan hingga Maret 2016.

    Pekerjaan rumah kedua, kata Wahyu, adalah harmonisasi 17 goals SDG dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dan Nawa Cita.

    Organisasi masyarakat sipil, kata Wahyu, bakal terus menagih janji Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika bertemu di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

    Ketika itu Jusuf Kalla mengakui untuk menyukseskan pembangunan berkelanjutan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. "Pemerintah harus bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat bahu membahu untuk mewujudkannya," kata Kalla yang hadir New York mewakili Presiden Joko Widodo.

    Wahyu Susilo berharap pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu tulus dan tidak hanya formalitas. "Jangan cuma stempel, tapi benar-benar ajakan untuk bersama-sama mewujudkan 17 goals SDG. Jadi ada rasa memiliki dari organisasi masyarakat sipil," katanya.

    Wahyu optimistis jika pemerintah terbuka dan bermitra dengan kalangan masyarakat sipil, tujuan SDG dapat tercapai. Sekaligus, katanya, tidak mengulangi kesalahan penerapan MDG periode 2000-2015.

    Dalam dokumen SDG, ada enam pondasi, yaitu manusia, perdamaian, planet, kesejahteraan, keadilan, dan kemitraan. Berikut 17 tujuan SDG:

    1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

    2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.

    3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

    4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

    5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.

    6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.

    7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.

    8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif, juga pekerjaan yang layak bagi semua orang.

    9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi

    10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara

    11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

    12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

    13. Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

    14.Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan, serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

    15. Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

    16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

    17. Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

    UNTUNG WIDYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.