Kapolri Ogah Ikut Campur Penghentian Kasus Bambang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Badrodin Haiti (kanan) bersama Pimpinan KPK, Taufiequrachman Ruki (kedua kiri), Johan Budi (kiri) dan Indriyanto Seno Adjie (kanan) dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, 2 Mei 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kapolri Badrodin Haiti (kanan) bersama Pimpinan KPK, Taufiequrachman Ruki (kedua kiri), Johan Budi (kiri) dan Indriyanto Seno Adjie (kanan) dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, 2 Mei 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti menegaskan wacana penghentian kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Bambang Widjojanto merupakan tanggung jawab Kejaksaan Agung. Menurut dia, Kejaksaan sedang mempertimbangkan kondisi dan syarat tertentu untuk memutuskan apakah kasus Bambang tetap dilanjutkan atau tidak.

    "Pasti ada syarat dan kondisi tertentu walaupun perkembangan itu sangat subyektif untuk kepentingan umum," kata Badrodin saat dihubungi, Kamis, 8 Oktober 2015.

    Sebelumnya, sejumlah aktivis mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus Bambang. Alasannya, tidak ada dasar hukum yang cukup untuk melanjutkan kasus Bambang Widjojanto hingga ke pengadilan. Mereka yakin banyak pelanggaran hukum acara dan peraturan perundang-undangan dalam proses penetapan tersangka dan penanganan perkaranya.

    Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebelumnya menyatakan memiliki tiga pilihan terkait dengan kasus Bambang. Pertama, kasusnya akan dilanjutkan ke pengadilan. Pilihan kedua, berkas kasus Bambang akan dipelajari oleh jaksa apakah kasus yang berkasnya masih di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat memenuhi syarat atau tidak. Pilihan ketiga, Prasetyo bakal mempertimbangkan memberikan deponering untuk Bambang.

    Namun hingga saat ini Prasetyo belum memutuskan alternatif mana yang akan diambil untuk penanganan kasus Bambang. "Belum ada perintah apa pun dari Pak Jaksa Agung. Kami belum dapat berkomentar," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Amir Yanto.

    Bambang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di sidang Mahkamah Konstitusi pada 2010. Kesaksian palsu tersebut terkait sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Saat ini kasus Bambang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai proses tahap dua.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.