Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peneliti LIPI: Minta Maaf ke Soekarno, Sejarah Bisa Lurus  

image-gnews
Pidato Presiden Sukarno di hadapan para pendukung PKI yang menunjukkan bagaimana komunisme juga menjadi kekuatan yang membawa Indonesia menuju identitas Negara yang kuat, dengan semangat nasionalis, agama dan komunis. wikipedia. org
Pidato Presiden Sukarno di hadapan para pendukung PKI yang menunjukkan bagaimana komunisme juga menjadi kekuatan yang membawa Indonesia menuju identitas Negara yang kuat, dengan semangat nasionalis, agama dan komunis. wikipedia. org
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dan sejarawan Indonesia, Asvi Warman Adam, mengatakan negara harus meminta maaf kepada Soekarno atas tuduhan terlibat Partai Komunis Indonesia. Menurut dia, permohonan maaf tersebut tentunya akan memberikan dampak yang cukup besar.

"Akan memulihkan nama baik Soekarno," kata peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini, saat dihubungi Rabu, 7 Oktober 2015. “Selama ini kan Soekarno dituding terlibat dan menjadi orang dibalik pemberontakan G30S, padahal ia sendiri juga tidak menyetujui penembakan yang dilakukan PKI terhadap para jenderal tersebut."

Soekarno, menurut Asvi, seperti yang tertulis di salah satu bab dalam buku putih yang dikeluarkan Sekretariat Negara pada 1992, dituliskan sebagai sosok yang melindungi PKI, padahal sesungguhnya tidak. Asvi menambahkan, bahwa negara harus memberikan maaf kepada Soekarno melalui buku putih. “Buku putih harus dibalas buku putih. Ini sebagai klarifikasi dan pemulihan nama baik Soekarno,” katanya.

Selain itu, dampak lainnya adalah pelurusan sejarah bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Asvi menjelaskan, “Jika sudah dilakukan penelitian dan pembuktian dan dibukukan dalam buku putih, maka dampak lainnya dalah pelurusan sejarah Indonesia,” ucap Asvi mengakhiri pembicaraan.

Wacana negara harus meminta maaf kepada Soekarno berembus sejak Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah mengatakan bahwa pemerintah Indonesia harusnya meminta maaf kepada Bung Karno. Bung Karno adalah korban peristiwa G30S 1965/PKI. Peristiwa itu jugalah yang membuat kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui Tap MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan telah mendukung G30S.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam Pasal 6 TAP MPRS tersebut, kata Basarah, penjabat Presiden, Jenderal Soeharto, diberikan tanggung jawab untuk melakukan proses hukum secara adil guna membuktikan dugaan pengkhianatan Presiden Soekarno. "Namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai Presiden Soekarno wafat tanggal 21 Juni 1970," tutur Basarah melalui pernyataan tertulis.

Ketua Fraksi PDIP di MPR itu menegaskan, dengan terbitnya TAP MPR Nomor I Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR sejak Tahun 1960-2002, maka TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 November 2012 juga memberikan anugerah kepada Soekarno sebagai pahlawan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar dan Tanda Jasa, kata Basarah, syarat pemberian gelar pahlawan nasional adalah dapat diberikan kepada tokoh bangsa apabila semasa hidupnya tidak pernah melakukan pengkhianatan kepada negara.

BAGUS PRASETIYO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rangkaian Momen Sebelum Soeharto Naik Menjadi Presiden Gantikan Sukarno 56 Tahun Lalu

1 hari lalu

Letjen Soeharto (kiri), Soekarno, Sultang Hamengku Buwono IX, dan Adam Malik pada rapat Kabinet Ampera1, 25 Juli 1966. Dok. Rusdi Husein
Rangkaian Momen Sebelum Soeharto Naik Menjadi Presiden Gantikan Sukarno 56 Tahun Lalu

Naiknya Soeharto sebagai presiden menggantikan Sukarno berawal dari kemelut politik yang rumit pasca peristiwa G30S


Mengenang 31 Tahun Mohammad Natsir Berpulang: Menengok Ide Negara dan Agama

51 hari lalu

Mohammad Natsir. Dok.TEMPO/Ali Said
Mengenang 31 Tahun Mohammad Natsir Berpulang: Menengok Ide Negara dan Agama

Mohammad Natsir merupakan pemikir, politikus, sekaligus pendakwah.


Klaim Prabowo soal Food Estate: Pemikiran Strategis Bung Karno

57 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan
Klaim Prabowo soal Food Estate: Pemikiran Strategis Bung Karno

Prabowo Subianto heran mengapa banyak tokoh nasional yang mempertanyakan urgensi food estate.


Suhu Politik Sebelum Peristiwa G30S 1965: Fakta-fakta Angkatan Kelima yang Diusulkan PKI

28 September 2023

Jenderal Ahmad Yani. Wikipedia
Suhu Politik Sebelum Peristiwa G30S 1965: Fakta-fakta Angkatan Kelima yang Diusulkan PKI

Pada 1965 PKI mengusulkan Angkatan Kelima, sebuah matra militer beranggotakan buruh dan tani yang dipersenjatai. Letjen Ahmad Yani menolak ide itu.


Siapa Pencetus Nama Pramuka?

14 Agustus 2023

Ilustrasi Pramuka. Getty Images
Siapa Pencetus Nama Pramuka?

Nama Pramuka diusulkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mendapat inspirasi dari kata Poromuko, yang berarti pasukan terdepan dalam perang.


Begini Sejarah Awal Mula Masuknya Gerakan Pramuka di Indonesia

14 Agustus 2023

Suasana upacara api unggun dalam acara Persami (Perkemahan Sabtu-Minggu) untuk memperingati Hari Pramuka ke-61, di lapangan SD Negeri Anyelir 1, Depok, Sabtu, 13 Agustus 2022. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Begini Sejarah Awal Mula Masuknya Gerakan Pramuka di Indonesia

Awal terbentuknya Pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandesche Padvinders Organisatie pada 1912.


Siti Nurbaya Bebaskan Hutan Kawasan Sukapura, Bermula dari Program Transmigrasi Presiden Sukarno

13 Agustus 2023

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
Siti Nurbaya Bebaskan Hutan Kawasan Sukapura, Bermula dari Program Transmigrasi Presiden Sukarno

Masyarakat di Pekon (Desa) Sukapura, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat menerima SK pembebasan hutan kawasan dari Menteri Siti Nurbaya.


LRT Jabodebek Akan Diresmikan: Ini Jejak Trem di Jakarta, Pernah Jadi Denyut Nadi Batavia

8 Juli 2023

Pekerja membongkar aspal yang menutup jalur trem masa kolonial Belanda  di kawasan Gajah Mada, Jakarta, Rabu, 9 November 2022. Nantinya jalur trem peninggalan Belanda tersebut akan dipindahkan dan disimpan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
LRT Jabodebek Akan Diresmikan: Ini Jejak Trem di Jakarta, Pernah Jadi Denyut Nadi Batavia

Sebelum LRT Jabodebek yang bakal diresmikan bulan depan, Jakarta yang dahulu Batavia hingga pasca Kemerdekaan pernah memiliki moda Trem.


Kilas Balik Peristiwa Percobaan Pembunuhan Presiden Sukarno Oleh Pemberontak DI/TII 62 Tahun Lalu

15 Mei 2023

Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal. (Getty Images/Jack Garofalo)
Kilas Balik Peristiwa Percobaan Pembunuhan Presiden Sukarno Oleh Pemberontak DI/TII 62 Tahun Lalu

Terjadi pada 1962 begini kilas balik penembakan Presiden Sukarno oleh anggota DI/TII.


Kilas Balik Perjanjian Roem-Roijen 74 Tahun Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

7 Mei 2023

Rumah bergaya indische di Jalan Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta. Pada agresi militer Belanda kedua tahun 1948, Presiden Soekarno dan keluarga pernah menjadikan rumah ini sebagai tempat persembunyian. Tempo/Anang Zakaria
Kilas Balik Perjanjian Roem-Roijen 74 Tahun Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Usai proklamasi, Indonesia juga berusaha mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomatik tanpa kekerasan, salah satunya perjanjian Roem-Roijen.