Revisi UU KPK, PAN Anggap Belum Mendesak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Tidak Jelas, menggelar unjuk rasa terkait perseteruan antara KPK dan Polri di depan Istana Gedung Agung Yogyakarta, 8 Februari 2015. TEMPO/Suryo Wibowo

    Massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Tidak Jelas, menggelar unjuk rasa terkait perseteruan antara KPK dan Polri di depan Istana Gedung Agung Yogyakarta, 8 Februari 2015. TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional DPR, Toto Daryanto, mengatakan bahwa partainya tidak ikut mengusulkan perubahan UU KPK. " PAN menganggap itu belum mendesak," katanya usai rapat badan legislasi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 6 Oktober 2015.

    Sejauh ini, beberapa fraksi telah mendorong mendukung dilakukan perubahan UU KPK seperti Golkar (9), PKB (2), PPP (5), Nasdem (11), Hanura (3).  

    Toto menganggap bahwa banyak hal yang perlu dipikirkan kembali. "PAN melihat masyarakat bersifat apriori yang tidak mau KPK diubah-ubah dalam posisi ini," katanya.

    Oleh sebab itu, katanya, sikap PAN tidak memberikan dukungan dan mengambil sikap terhadap perubahan undang-undang tersebut. "Tidak ada anggota kita yabg menjadi pengusul," katanya.

    Ia mengatakan bahwa program legislasi itu didasari persetujuan DPR dan pemerintah. "Kalau di prolegnas tidak masuk, undang-undang tidak akan dibahas," katanya.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.