Bersihkan Nama Soekarno, Ruhut: Jokowi Mesti Besar Hati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/ Fransiskus.S

    TEMPO/ Fransiskus.S

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, Ruhut Sitompul, meminta pemerintah meminta maaf dan membersihkan nama Presiden Soekarno. Menurut Ruhut, pemerintah memiliki kewajiban membersihkan nama Presiden Indonesia pertama itu dari tuduhan keterkaitannya dengan Gerakan 30 September 1965. Menurut Ruhut, kini tinggal bagaimana Presiden Joko Widodo berbesar hati menyampaikan permintaan maaf itu. "Sekarang kan kuncinya di Pak Jokowi," ucap Ruhut kepada Tempo pada Selasa, 6 Oktober 2015.

    Ruhut menuturkan saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selaku partai pendukung pemerintah memiliki kesempatan mendorong pemerintah agar meminta maaf dan membersihkan nama Soekarno. “Pak Jokowi kan didukung oleh PDI perjuangan. PDI Perjuangan kan sekarang yang memegang pemerintahan. Tinggal rebut dan menangkanlah hati Pak Jokowi,” kata Ruhut.

    Ruhut berpendapat, pembersihan nama Sukarno penting dilakukan. Alasannya, setelah diterbitkannya TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967, Soekarno dianggap terlibat dalam G30S 1965. Akibatnya, Soekarno harus mundur dari kursi kepresidenan. Namun pembuktian tentang keterlibatan Sukarno itu tidak pernah dilakukan hingga Sukarno wafat pada 21 Juni 1970. (Lihat video Jejak CIA dalam Tragedi G30S 1965, Ini Dia Fakta Penyiksaan Jenderal Saat G30S, Disebut Berbahaya, Inilah Fakta Lagu Genjer-Genjer)

    Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah telah meminta pemerintah meminta maaf kepada Soekarno. Politikus PDI Perjuangan lain, Masinton Pasaribu, menyatakan permintaan maaf pemerintah kepada Sukarno adalah bentuk pelurusan sejarah. "Pemerintah belum memberikan pelurusan," ujarnya. "Di berbagai literatur sejarah, nama Bung Karno masih dikaitkan (Gerakan 30 September 1965). Negara harus mengklarifikasi itu."

    Menurut Ruhut, pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Soekarno diberi gelar pahlawan nasional. Gelar itu diberikan pada 7 November 2012. “Di era SBY, Bung Karno sudah menjadi pahlawan nasional," ucapnya. "Kan, sudah jelas, kami sangat menghormati Bung Karno."

    DESTRIANITA K.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.