Ruhut: Negara Minta Maaf ke Soekarno Yes, Keluarga PKI No!  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ruhut Sitompul. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

    Ruhut Sitompul. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

    TEMPO.CO, Jakarta -Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul memberikan dukungan agar pemerintah melalui Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada Presiden RI Pertama Soekarno.  Termasuk merehabilitasi nama baik Soekarno. Meski begitu, Ruhut mengaku tak akan mendukung jika pemerintah juga harus minta maaf ke keluarga dan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

    “Bung Karno adalah proklamator. Kita ada di Indonesia, jasa Bung Karno tak bisa kita lupakan. Walaupun beliau pernah dikaitkan ramai dengan masalah G30 S/PKI” kata Ruhut Kepada Tempo, pada Selasa 6 Oktober 2015. (Lihat video Jejak CIA dalam Tragedi G30S 1965, Ini Dia Fakta Penyiksaan Jenderal Saat G30S, Disebut Berbahaya, Inilah Fakta Lagu Genjer-Genjer)

    Ruhut menanggapi usulan Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah agar pemerintah minta maaf karena menuduh Soekarno  mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI).  Padahal Soekarno adalah korban peristiwa G30S PKI. Ia menganggap Soekarno kehilangan kekuasaan karena tuduhan mendukung PKI dan terbitnya TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967.

    Dalam Pasal 6 TAP MPRS tersebut, kata Basarah, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diberikan tanggung jawab untuk melakukan proses hukum secara adil guna membuktikan dugaan pengkhianatan Presiden Soekarno. "Namun hal tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai Presiden Soekarno wafat tanggal 21 Juni 1970," tutur Basarah melalui pernyataan tertulis.(Baca: Mengapa Politikus PDIP Ini Usul Negara Harus Minta Maaf ke Bung Karno, Alasannya...)

    Ketua Fraksi PDIP di MPR itu menegaskan, dengan terbitnya TAP MPR Nomor I Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR sejak Tahun 1960-2002, maka TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 November 2012 juga memberikan anugerah kepada Sukarno sebagai pahlawan nasional.

    Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar dan Tanda Jasa, kata Basarah, syarat pemberian gelar pahlawan nasional adalah dapat diberikan kepada tokoh bangsa apabila semasa hidupnya tidak pernah melakukan pengkhianatan kepada negara.

    "Seharusnya pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti dengan permohonan maaf kepada keluarga Bung Karno dan merehabilitasi nama baik Bung Karno," ucapnya.

    BACA juga:
    Puan Minta Nama Soekarno Dibersihkan dari Tuduhan Dukung PKI
    Cerita Bung Karno Selamat dari Lemparan Granat di Cikini
    Marahnya Jenderal Soedirman Karena Dituduh Kudeta Soekarno

    Ruhut mengatakan,  setelah 50 tahun berlalu, kini saatnya pemerintah merehabilitasi nama Sukarno. Karena setelah diterbitkannya TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tanggal 12 maret 1967 yang menganggap Sukarno terlibat dalam gerakan mendukung PKI, dan menyebabkan ia harus mundur dari kursi kepresidenan, namun sampai sekarang pembuktian tersebut tidak pernah ada. Hingga akhirnya Sukarno wafat pada 21 Juni 1970.

    Sebelumnya di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 7 November 2012, SBY juga telah memberikan gelar kepada Bung Karno sebagai pahlawan nasional. Karena itu, Ruhut menilai Soekarno layak mendapatkan permintaan maaf dan rehabilitasi nama atas tuduhan keterlibatannya dalam gerakan pemberontakan PKI.

    “Itu semua karena kenegarawanan beliau, tapi dibalas dengan hal yang tidak baik oleh PKI aja. Kalau Bung Karno orangnya baik. Aku bilang aku mendukung pemerintah minta maaf,” kata Ruhut.

    Soal alasan tidak perlu meminta maaf kepada keluarga dan keturunan partai PKI karena hal itu merupakan ganjaran atas perbuatan PKI yang telah melakukan pemberontakan kepada pemerintah di era 1965 termasuk membunuh para Jenderal. Ruhut yang masih memiliki ikatan darah dengan salah satu pahlawan Revolusi D.I Pandjaitan yang dibantai pada masa itu merasa keberatan apabila pemerintah harus meminta maaf kepada PKI.

    “Jangan lihat HAM daripada keluarga PKI saja. Bagaimana dengan pelanggaran HAM dari keluarga yang korban PKI? Aku ini keponakan kandung cucu pahlawan revolusi. D.I Pandjaitan. Tapi kita nggak cengeng. Apalagi aku ada sejarah kaitannya dengan G30S/PKI. Baru 3 minggu dari rumah saya di Aceh terjadilah peristiwa (pembantaian) itu. Apa kami nggak terpukul? Banyak juga yang dibantai PKI,” ujar anggota DPR ini.

    DESTRIANITA K.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.