Hakim Tolak Keberatan Jero Wacik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 6 Oktober 2015. Majelis hakim menolak nota keberatan yang disampaikan Jero Wacik. Jero merupakan terdakwa kasus korupsi penggunaan dana operasional menteri di Kementerian ESDM dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 6 Oktober 2015. Majelis hakim menolak nota keberatan yang disampaikan Jero Wacik. Jero merupakan terdakwa kasus korupsi penggunaan dana operasional menteri di Kementerian ESDM dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, menolak keberatan mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik.

    "Satu, menyatakan nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum Jero Wacik tidak dapat diterima, kedua menyatakan sah dakwaan penuntut umum KPK, dan ketiga memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara ini," kata ketua majelis hakim Tipikor, Sumpeno, dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2015

    Majelis hakim yang terdiri dari Sumpeno, Tito Suhud, Casmaya, Ugo, dan Alexander Marwata menyatakan keberatan penasihat hukum Jero yang diketuai Sugiyono tidak dapat diterima.

    Eksepsi Sugiyono pada 22 September 2015 menyatakan dakwaan KPK melanggar prinsip integrity criminal justice system karena menerapkan pasal-pasal yang berbeda di surat dakwaan dengan pasal sangkaan pada proses penyidikan.

    "Dimasukkannya pasal baru dalam dakwaan tidak menjadikan batalnya suatu dakwaan karena pemeriksaan penyidikan tidak menjurus hanya kepada satu tindak pidana tertentu, kadang-kadang sedemikian rupa gambarannya bisa dua atau tiga pidana, sehingga tidak selamanya penuntut umum menarik kesimpulan mudah jika bertemu hal yang demikian," kata anggota majelis hakim, Casmaya.

    Atas dasar itu, penuntut umum diberikan kebebasan untuk menyusun surat dakwaan dalam bentuk kombinasi.

    "Penuntut umum bisa membuat dakwaan kumulatif asalkan tidak menyimpang dari hasil penyidikan, karena itu perbedaan pasal dalam penyidikan dan penuntutan tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum," tambah Camsaya.

    Dengan alasan tersebut, surat dakwaan Jero pun tidak melanggar prinsip integrtiy criminal justice system.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.