Soal PLTU Batang, Greenpeace Bertemu Kepala Staf Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban (UKPWR) Batang bersama aktivis Greenpeace melakukan aksi unjuk rasa, di depan Istana Negara, Jakarta, 5 Oktober 2015. Mereka mendesak Presiden Jokowi membatalkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah karena dinilai menyebabkan pencemaran dan penghancuran kawasan konservasi laut. TEMPO/Imam Sukamto

    Masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban (UKPWR) Batang bersama aktivis Greenpeace melakukan aksi unjuk rasa, di depan Istana Negara, Jakarta, 5 Oktober 2015. Mereka mendesak Presiden Jokowi membatalkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah karena dinilai menyebabkan pencemaran dan penghancuran kawasan konservasi laut. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan warga Batang dan aktivis Greenpeace yang menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara Batang menemui Kepala Staf Presiden Joko Widodo, Teten Masduki,  hari ini, 6 Oktober 2015, sekitar pukul 08.00 di Sekretariat Negara. "Mudah-mudahan dalam pertemuan ini warga bisa mendapatkan jadwal pasti kapan bisa bertemu dengan Presiden Jokowi," ujar pemimpin Tim Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Arif Fianto, kepada Tempo.

    Arif berujar, warga ingin bertemu secara langsung dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan proses pembebasan lahan yang belum dapat dipenuhi PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) selaku pelaksana proyek. PT BPI merupakan konsorsium dari PT Adaro Power dan dua perusahaan Jepang: J Power dan Itochu. Sampai saat ini, menurut Arif, masih terdapat sekitar 10 persen dari 226 hektare yang dipertahankan warga Batang.

    "Kenyataan itu bertolak belakang dengan perkataan Ganjar Pranowo yang menyebutkan bahwa hanya sekitar 2 persen lahan yang belum dibebaskan," kata Arif. Selain itu, menurut dia, Gubernur Jawa Tengah tersebut menyebutkan tidak ada permasalahan dengan warga terkait dengan pembebasan lahan. "Padahal terdapat intimidasi dan pemaksaan."

    Arif juga mengatakan JBIC, sebagai penyandang dana utama proyek ini, memiliki komitmen untuk tidak mendanai proyek yang bermasalah pada pembebasan lahannya. "Mereka tidak mau berinvestasi pada proyek yang menuai penolakan di masyarakat, yang mana hal tersebut terjadi di Batang," ucap Arif. Karena itu, warga Batang ingin agar Presiden Jokowi benar-benar mempertimbangkan masukan-masukan dari warga.

    Arif mengungkapkan, pada hari ini, PT BPI kembali gagal memenuhi tenggat waktu financial closing PLTU Batu Bara Batang. Hal tersebut terjadi karena warga menolak untuk menjual tanahnya kepada PT BPI. "Ini sudah yang keempat kalinya gagal. Hal ini menunjukkan bahwa warga benar-benar gigih menolak. Harusnya ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk membatalkan rencana pembangunan tersebut," tutur Arif.

    Pada Senin, 5 Oktober 2015, puluhan warga Batang dan aktivis Greenpeace menggelar aksi menolak pembangunan PLTU Batu Bara Batang di depan Istana Negara pada pukul 11.00-19.00. Mereka ingin bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyuarakan pembatalan megaproyek yang dianggap akan menghancurkan kawasan konservasi laut dan lahan pertanian itu.

    Namun hingga batas waktu yang ditentukan, yakni pukul 18.00, mereka belum berhasil menemui Presiden Jokowi. Mereka pun kemudian ditangkap petugas Kepolisian Resor Jakarta Pusat pada pukul 19.00 untuk dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.