Polisi Disebut Biarkan Konflik Tambang Pasir Lumajang Sejak 2010

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pekalongan Menggungat melakukan aksi solidaritas terhadap kasus pembunuhan petani penolak tambang pasir di Lumajang bernama Salim Kancil di Pekalongan, Jawa Tengah, 30 September 2015. ANTARA FOTO

    Puluhan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pekalongan Menggungat melakukan aksi solidaritas terhadap kasus pembunuhan petani penolak tambang pasir di Lumajang bernama Salim Kancil di Pekalongan, Jawa Tengah, 30 September 2015. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO , Jakarta:Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Munhur Satyahaprabu menyatakan bahwa konflik tambang pasir di Kabupaten Lumajang sudah berlangsung sejak tahun 2010. Semestinya polisi sudah bisa memprediksi konflik yang menyebabkan terbunuhnya Salim Kancil itu sejak dulu. "Kelalaian kepolisian tidak hanya terjadi pada tanggal 9 September lalu," kata Munhur, Senin, 5 Oktober 2015.

    Menurut Munhur, konflik terjadi sejak tahun 2010 ketika surveyor PT IMMS ditolak warga di kecamatan Yosowilangan, Kabupaten Lumajang. Penolakan warga muncul karena pertambangan merusak lingkungan dan sumber pencarian sebagai petani. Selain itu, pertambangan di Kabupaten Lumajang terbukti merugikan keuangan negara dan menelan korban jiwa.  (Lihat video Kasus Pembunuhan Salim Kancil Terindikasi Melanggar Hak Asasi, Polisi: Kades Dalang Pembunuhan Salim Kancil)

    Namun, masih menurut Munhur, investigasi di lapangan hanya menyisir orang di sekitar kepala desa saja. Bukan melihat siapa penikmat dari tambang pasir besi ini. Munhur menduga ada keterlibatan aktor intelektual yang turut serta merasakan hasil tambang itu, termasuk pemilik modal. Terlebih, PT IMMS perusahaan yang mempunyai konsesi terbesar di Lumajang. "Modus kejahatannya adalah dia punya konsesi tapi tidak mempunyai smelter," katanya.

    Munhur menduga bahwa pembiaran yang terjadi selama bertahun-tahun itu terjadi karena ada kerjasama antara kepala desa dan aparatur penegak hukum. "Tidak mungkin kepolisian tingkat kecamatan tidak mengetahui adanya aktivitas pertambangan ini, yang mana setiap kecamatan setiap bulannya bisa meraup keuntungan hingga Rp 2,7 miliar," Munhur menjelaskan.

    Sebelumnya, penganiayaan terhadap Salim Kancil dan Tosan terjadi, pada September lalu. Para aktivis penolak tambang pasir yang dipimpin Tosan dan Salim Kancil mendatangi Polres Lumajang untuk melapor ancaman pembunuhan dan meminta perlindungan. Namun polisi tidak mengindahkan laporan itu hingga akhirnya puluhan orang menganiaya Salim dan Tosan. Akibatnya, Salim meninggal dan Tosan terluka parah. .

    LARISSA HUDA

    Baca juga:
    Omar Dani: CIA Terlibat G30S 1965 dan Soeharto yang Dipakai

    Kisah Salim Kancil Disika, Disetrum, TakTewas: Inilah 3  Keanehan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut Gojek.