TEMPO.CO, Jakarta --Bupati Lumajang As'at mengakui kewalahan menangani penambang pasir ilegal di pesisir selatan Jawa. Operasi dan usaha menutup penambang ilegal dilakukan sejak 2013. Razia digelar di sejumlah titik yang dicurigai melakukan penambangan secara ilegal. Namun aksi tambang pasir yang ditentang Salim Kancil hingga tewas, tetap berlangsung.
"Para pengusaha telah disurati dan dipanggil," ujar Asat Malik saat menjenguk aktivis antitambang, Tosan yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Ahad 4 Oktober 2015. Para penambang dibina untuk mengurus izin usaha penambangan. Namun penambangan pasir ilegal terus berjalan. Sejak setahun lalu, seluruh proses perijinan dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Data Pemerintah Kabupaten Lumajang, jumlah penambang pasir yang memiliki izin usaha pertambangan sebanyak 58. Namun kini seluruh penambangan pasir ditutup, termasuk tambang yang memiliki ijin. Tambang pasir ditutup sejak terjadi penganiayaan terhadap aktivis antitambang yang menyebabkan Salim alias Kancil tewas dan Tosan luka parah.
Sedangkan pemasukan dari retribusi dan pajak pertambangan pasir dalam Pendapatan Asli Daerah 2014 hanya sebesar Rp 75 juta. Sedangkan sebelumnya pendapatannya mencapai Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar. Pendapatan turun, sejak marak penambang liar. Penambang liar tak ditarik retribusi, katanya, karena melanggar hukum.
“Ada pengusaha yang rajin setor pajak, ada pula yang tak membayar sama sekali,” kata As’at. Sedangkan, untuk pengusutan kasus penambangan ilegal dan penganiayaan diserahkan sepenuhnya ke Kepolisian. Jika terbukti ada pejabat yang terlibat, juga dipersilahkan untuk diproses secara hukum.
EKO WIDIANTO
