TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum Nazaruddin Sjamsuddin dihukum tujuh tahun penjara. Putusan itu dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (14/12).Nazaruddin dinyatakan bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan asuransi bagi petugas Pemilu 2004. Ia juga dinyatakan bersalah dalam pengelolaan dana rekanan KPU, yang menurut jaksa, merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,1 miliar.Putusan ini sedikit lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Pada 16 November 2005, jaksa menuntut guru besar Universitas Indonesia itu dengan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara dan harus membayar uang pengganti Rp 14,1 miliar.Nazaruddin ditahan di tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya sejak 20 Mei 2005. Edycan
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Kejaksaan telah memeriksa 35 pegawai KPU atas dugaan korupsi.
KPU: Bekas Napi Koruptor Bisa Jadi Caleg
6 Mei 2013
KPU: Bekas Napi Koruptor Bisa Jadi Caleg
Meski eks koruptor, bekas Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin memenuhi empat syarat. Apa saja?
Tim Seleksi Calon KPU-Bawaslu Didesak Terbuka
16 Februari 2012
Tim Seleksi Calon KPU-Bawaslu Didesak Terbuka
Tim diminta untuk mempertimbangkan aspek pengalaman di bidang pemilu dan kepemimpinan.
Dosen Unsri Diperiksa Terkait Kasus Nazar
18 November 2011
Dosen Unsri Diperiksa Terkait Kasus Nazar
Perkara bernilai sekitar Rp 3 triliun itu adalah pengadaan pusat riset dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan pada anggaran 2010.
Sopir Andi Nurpati Minta Maaf kepada Ketua KPU
3 November 2011
Sopir Andi Nurpati Minta Maaf kepada Ketua KPU
Sebuah surat bisa diterima dimana saja.
Ketua KPU Tegaskan Keberadaan Surat Asli MK
3 November 2011
Ketua KPU Tegaskan Keberadaan Surat Asli MK
"Andi Nurpati tidak yakin surat yang dibawa Matnur asli dari Mahkamah Konstitusi."
Anas Akui Bertemu Sekjen MK Bersama Nazaruddin
22 Mei 2011
Anas Akui Bertemu Sekjen MK Bersama Nazaruddin
Ketua Umum PartaI Demokrat Anas Urbaningrum tak membantah pernah bertemu dengan Djanedjri M Ghaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi bersama Muhammad Nazaruddin, Bendahara Umum Partai itu.
DPR Panggil Dewan Kehormatan KPU Besok
13 Juli 2010
DPR Panggil Dewan Kehormatan KPU Besok
"Sesuai peraturan perundangannya yang naik adalah calon anggota KPU di urutan berikutnya," kata Ketua Komisi Pemerintahan Daerah Chairuman Harahap.
Presiden Segera Teken Surat Pemberhentian Andi Nurpati
9 Juli 2010
Presiden Segera Teken Surat Pemberhentian Andi Nurpati
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan meneken surat keputusan pemberhentian Andi Nurpati anggota Komisi Pemilihan Umum, dalam satu dua hari ini.
Sanksi bagi Andi Nurpati Diharapkan Beri Efek Jera
30 Juni 2010
Sanksi bagi Andi Nurpati Diharapkan Beri Efek Jera
"Supaya anggota KPU yang lain tidak melakukan tindakan yang sama, hingga periode kerja komisioner berakhir pada 2011," kata Hadar saat dihubungi Tempo, Rabu (30/6).
