KPK Kaji Dugaan Gratifikasi RJ Lino dan Rini Soemarno

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 Juni 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menindaklanjuti laporan gratifikasi yang diduga dilakukan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Richard Joost Lino serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno. Dalam laporan gratifikasi tersebut, Lino diduga telah memberikan perabot rumah senilai Rp 200 juta kepada Rini.

    "Kami akan tindaklanjuti laporan itu dengan menelaah lebih dulu," kata Wakil Ketua KPK Johan Budi S.P. di gedung KPK, Kamis, 1 Oktober 2015.

    Pada 22 September, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi hukum, Masinton Pasaribu, mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan gratifikasi kedua pejabat negara tersebut. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu membawa berkas berupa nota dinas yang memerintahkan pengeluaran untuk keperluan pengadaan rumah dinas Menteri BUMN. Nota dinas bertanggal 16 Maret 2015 itu atas arahan Dirut Pelindo.

    Dalam surat yang ditandatangani Asisten Manajer Umum PT Pelindo II, Dawud, tercantum permohonan dana kepada Direktur Umum dan Keuangan Pelindo agar menyediakan dana uang muka pembelian perabot rumah dengan total Rp 200 juta untuk Rini Soemarno.

    Juru bicara Kementerian BUMN Teddy Purnama telah membantah dugaan gratifikasi itu. Teddy mengklarifikasi bahwa yang ada hanya pemberian sekitar 15 lukisan dari istri Lino kepada Rini.

    Johan membenarkan bahwa laporan tersebut sudah diterima lembaganya pekan lalu. Namun, kata dia, KPK memiliki waktu selama 30 hari untuk menelaah laporan gratifikasi tersebut. Menurut Johan, lembaganya belum ada rencana memanggil Lino dan Rini terkait dengan laporan tersebut. "Kami telaah dulu laporannya," katanya.

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

    Baca juga:
    Kisah Salim Kancil Disetrum Tak Juga Tewas: Inilah 3  Keanehan
    Kasus Salim Kancil, Polisi Dituding Bermain


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.