Dana Bansos Rp 30 Miliar Gagal Cair di Banyuwangi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Banyuwangi - Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas, meminta Kementerian Dalam Negeri mencari solusi atas banyaknya dana hibah dan bantuan sosial yang gagal cair. Hal itu, kata dia, setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan semua penerima dana hibah dan bansos berbadan hukum.

    “Kenyataannya, banyak calon penerima belum berbadan hukum,” kata Azwar Anas kepada wartawan, Rabu, 30 September 2015.

    Azwar Anas mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi baru menerima Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 909/4344/SJ tentang kewajiban badan hukum bagi penerima dana hibah pada 14 September 2015. Padahal alokasi dana hibah dan bansos telah disahkan melalui Perubahan APBD 2015.

    Dalam Perubahan APBD 2015 itu, kata dia, dana hibah dan bansos yang tak bisa cair sekitar Rp 30 miliar. Calon penerima tersebut terdiri atas kelompok ekonomi kecil, masyarakat adat, serta perseorangan yang belum berbadan hukum. Misalnya, kata dia, 800 mahasiswa yang menempuh kuliah jenjang strata-1, strata-2, maupun dokter spesialis.

    Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur, Ahmad Dahlan, menilai terbitnya SE Mendagri itu cukup tepat karena menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2015. Selama ini, kata Dahlan, calon inkumben rawan menggunakan dana hibah dan bansos untuk menggalang kekuatan politiknya.

    FITRA juga mendukung lembaga penerima bansos harus berbadan hukum. Hal itu, kata dia, bisa mengantisipasi adanya lembaga dadakan yang dibuat untuk kepentingan politik. “Dari aspek akuntabilitas, penerima bansos harus lembaga yang jelas,” ujarnya.

    Program-program penting bagi masyarakat, kata Dahlan, seharusnya dituangkan dalam kebijakan yang bersifat jangka panjang. “Kalau pakai dana hibah dan bansos itu seperti Sinterklas, cuma bagi-bagi duit,” tuturnya.

    IKA NINGTYAS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.