Kasus Salim Kancil, Ini Pembelaan Pemprov Jatim ke PT IMMS  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa yang tergabung dalam aliansi Sedulur Tunggal Roso melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan  petani penolak tambang pasir Lumajang bernama Salim (52) alias Kancil yang terjadi pada Sabtu 26 September 2015 di depan Gedung DPRD Kota Malang, 28 September 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Massa yang tergabung dalam aliansi Sedulur Tunggal Roso melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan petani penolak tambang pasir Lumajang bernama Salim (52) alias Kancil yang terjadi pada Sabtu 26 September 2015 di depan Gedung DPRD Kota Malang, 28 September 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membela PT Indo Modern Mining Sejahtera dalam kasus tambang ilegal di Desa Selo Awar-Awar, Kabupaten Lumajang yang menewaskan seorang petani, Salim Kancil.  Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Jawa Timur, Dewi J Putriatmi, menegaskan bahwa PT IMMS tak ada sangkut pautnya denfgan penambangan tersebut. Penambangan ilegal itu, menurut dia, diotaki oleh kepala Desa Selok Awar Awar, Hariyono.

    "Apa yang dilakukan oleh kepala desa adalah penambangan liar," kata Dewi kepada wartawan saat konferensi pers di kantor Gubernur Jawa Timur. Rabu, 30 September 2015.

    Polemik tambang ilegal ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap dua orang petani di Kabupaten Lumajang, Salim Kancil dan Tosan. Keduanya adalah petani yang kerap menolak adanya penambangan ilegal di desanya itu. Salim ditemukan tewas di jalan desa setelah diculik sejumlah orang dari kediamannya. Sementara Tosan mengalami luka parah akibat penganiayaan.

    Tudingan adanya tangan PT IMMS dalam peristiwa itu muncul dari pengacara Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Abdul Wachid. Wachid mengatakan bahwa PT IMMS memanfaatan kepala desa dan warga sekitar untuk melakukan penambangan ilegal. Hal ini dilakukan karena PT IMMS tak memiliki izin eksploitasi di lahan ini. PT IMMS hanya memiliki izin eksplorasi.

    Ikuti: Berita terbaru Salim Kancil

    Teknisnya, kepala desa mengumpulkan masyarakat dan menjelaskan tempat mereka dijadikan akan dijadikan obyek wisata. Warga dikerahkan untuk mengeruk pasir, dan pengusaha sebagai penadahnya. “Katanya dijadikan tempat wisata, malah banyak truk pengangkut pasir yang banyak datang,” tutur Wachid beberapa hari lalu.

    Dewi membantah tudingan itu. Menurut dia, PT IMMS memiliki izinuntuk menambang pada lahan tersebut yang masa berlakunya dimulai pada tanggal 8 Agustus 2012 hingga tanggal 8 Agustus 2022. "Perusahaan itu memiliki nomor Izin Usaha Pertambangan IUP PP : 188.45/247/427.12/2012," kata Dewi.

    Akan tetapi, PT IMMS sudah menghentikan aktivitas tambangnya sejak 13 Juni 2014. Alasannya, perusahaan tersebut tidak memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 102 dan pasal 103.

    Menurut Dewi, PT IMMS juga sudah melaporkan adanya aktivitas penambangan liar di dalam wilayah itu kepada Kepolisian Resort Lumajang. "Pelaporan itu dibuktikan dengan melalui surat dengan nonor 02/A/KL/IMMS/XII/2014," ujar Dewi.

    Kepolisian Polres Lumajang kemarin sudah menahan dan menetapkan Hariyono sebagai tersangka. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Lumajang, Ajun Komisaris Heri Sugiono, menyatakan bahwa Hariyono dijerat Pasal 158 sub Pasal 161 UU Nomer 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.  

    Polisi juga sudah menyita tiga alat berat beserta bukti-bukti penarikan portal pasir. "Pertambangannya ilegal," kata Heri.

    EDWIN FAJERIAL| DAVID PRIYASIDHARTA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.