TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah meresahkan beredarnya undangan yang menyatakan Presiden Joko Widodo akan menghadiri sebuah acara sekaligus meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Kami semua, terutama para pembantu Presiden, resah dengan fitnah secara masif berkaitan dengan permohonan maaf dan juga kehadiran Presiden dalam sebuah acara," kata Pramono di kompleks Istana, Rabu, 30 September 2015.
Menurut dia, Presiden Jokowi sama sekali tidak berniat meminta maaf kepada PKI. "Itu sudah disampaikan Presiden secara terbuka. Bahkan tidak pernah hal itu dibahas dalam rapat yang ada," ujarnya.
Topik Pilihan: G30S 1965 - Pembunuhan Jenderal
Pramono menilai fitnah ini akan berbahaya jika terus-menerus disebarkan. Pasalnya, fitnah tersebut akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. "Presiden sebenarnya tidak ingin campur tangan dalam persoalan itu, tapi sudah meresahkan," tuturnya.
Istana, kata Pramono, memberikan peringatan kepada penyebar undangan tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya. "Kami ingin memberikan semacam peringatan kepada teman-teman yang suka memberikan fitnah. Sama sekali itu tidak benar," ucapnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya sudah memastikan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban Tragedi 1965. Sikap Jokowi itu disampaikan saat bertemu Pengurus Pusat Muhammadiyah pekan lalu. Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku sudah mengklarifikasi isu yang berkembang selama ini. "Sama sekali tak ada, bahkan terpikir pun katanya tidak," kata Mu'ti setelah bertemu Jokowi di Istana Merdeka.
ANANDA TERESIA
