G30S 1965, Syafi'i Maarif: Jangan Suruh Negara Minta Maaf  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ahmad Syafii Maarif. Dok. TEMPO/Seto Wardhana

    Ahmad Syafii Maarif. Dok. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ahmad Syafi’i Maarif, cendekiawan muslim Indonesia, mengatakan rekonsiliasi terhadap korban peristiwa sejarah 30 September 1965 perlu dilakukan. Hal itu, menurut dia, perlu dimulai oleh presiden sebagai orang pertama di negara ini.

    “Tapi jangan suruh negara minta maaf kepada PKI. Saya tidak setuju,” katanya saat ditemui Tempo, Rabu, 30 September 2015.

    Namun ia mengingatkan jangan sampai rekonsiliasi menghilangkan peran PKI.
    “Kita jangan menafikan peran PKI seakan-akan PKI tidak bersalah, itu bohong besar,” ucapnya.

    Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini mengatakan rekonsiliasi korban peristiwa 1965 adalah rekonsiliasi untuk mengembalikan hak-hak yang diterima keluarga, anak, dan cucu korban sebagai warga negara Indonesia.

    “Bahwa anak-cucunya punya hak yang perlu dikembalikan sebagai warga negaranya, saya dukung,” katanya.

    Sebelumnya, hal senada diungkapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengatakan pemerintah tidak akam meminta maaf kepada korban tragedi pembantaian anggota atau simpatisan PKI tahun 1965.

    ARKHELAUS WISNU

    Baca juga:
    Kisah Salim Kancil Disetrum Tak Juga Tewas: Inilah 3  Keanehan  
    Tragedi Salim Kancil: Inilah Indikasi Polisi Diduga Bermain

    Video Terkait:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.