Jokowi Diminta Berlakukan Status Darurat Asap

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Titik api terlihat dalam layar pemantau di Posko Kebakaran Lahan dan Hutan di Manggala Wanabakti, Jakarta, 22 September 2015. Kabut asap akibat kebakaran hutan telah menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas warga Riau dan sekitarnya. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Titik api terlihat dalam layar pemantau di Posko Kebakaran Lahan dan Hutan di Manggala Wanabakti, Jakarta, 22 September 2015. Kabut asap akibat kebakaran hutan telah menurunkan kualitas udara dan mengganggu aktivitas warga Riau dan sekitarnya. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar kebijakan kehutanan dari Institut Pertanian Bogor, Hariadi Kartodihardjo, meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan status darurat asap atas kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Diharapkan, status tersebut memicu upaya berlebih dalam memadamkan api dan, jika perlu, evakuasi warga.

    "Presiden sebaiknya memberlakukan status darurat asap. Namun jangan sampai status tersebut hanya sebagai simbol, harus ada tindakan nyata," kata Hariadi kepada Tempo saat dihubungi, Selasa, 29 September 2015.

    Status darurat asap hingga kini baru diberlakukan secara lokal. Misalnya, Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang status darurat asap yang sebelumnya pada 14-28 September bertambah menjadi hingga 14 hari berikutnya. Perpanjangan status darurat asap juga dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi, karena kabut asap di sana tak kunjung hilang.

    Hariadi membandingkan bencana kebakaran hutan saat ini dengan bencana serupa di Kalimantan pada 1997. Ketika itu Presiden Soeharto langsung memerintahkan aparatur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI berfokus pada Kalimantan. Tak hanya itu, gerakan masif dari masyarakat dan para perusahaan pengelola lahan juga terlihat.

    "Seluruh perangkat kerja darurat mendengarkan komando dari presiden. Kondisi ini yang tidak terlihat pada peristiwa bencana sekarang," ujar Hariadi.

    Hariadi juga mengingatkan Jokowi agar tak lupa mempersiapkan perangkat untuk evakuasi warga. Kebakaran hutan di California, Amerika Serikat, dan hutan di Australia memicu pemerintah di sana melakukan evakuasi sebagai langkah darurat pertama, baru kemudian memadamkan api. (Lihat video Daftar Hitam Perusahaan di Balik Kabut Asap, Sebaran Kebakaran Lahan di Indonesia)

    "Tidak ada faktor yang bisa menghentikan bencana alam. Maka perangkat kerja darurat harus dioptimalkan," tutur Hariadi. "Bahkan pada 1997, gerakan masif dari civil society organization sangat terasa ingin membantu presiden."

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan pada Senin sore, 28 September 2015, jarak pandang hanya 400 meter di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Kota Muara Teweh, Kalimantan Tengah, bahkan jarak pandangnya hanya 100 meter. Adapun jarak pandang di Pontianak, Kalimantan Barat, 600 meter.

    Jarak pandang di Jambi, provinsi yang terletak di bagian timur Sumatera, 400 meter, sementara di Pekanbaru, Riau, 1.000 meter. Namun, bergeser ke wilayah Indragiri Hulu, terutama di Kecamatan Rengat, jarak pandangnya semakin parah, yaitu 300 meter.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menyatakan indeks standar pencemaran udara (ISPU) di Pontianak dan Palangkaraya mencapai angka 705, yang berarti berbahaya. ISPU di Palembang menunjukkan udara sangat tidak sehat. Sedangkan ISPU di Pekanbaru menunjukkan udara tidak sehat.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyatakan ancaman kebakaran hutan berpotensi terus terjadi hingga akhir November nanti jika pencegahan tak dilakukan secara keras dan tegas.

    MUHAMAD RIZKI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.