Pengusutan Kunjungan Ketua MPR ke Cina Bukan Ranah MKD

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan penyidik di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 24 Juni 2014. Zulkifli Hasan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yohan Yap dalam kasus tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan penyidik di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 24 Juni 2014. Zulkifli Hasan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yohan Yap dalam kasus tukar menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Majelis Permusyawaratan Syarifuding Sudding mengatakan pengusutan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan ihwal kunjungannya ke Cina tak patut ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD). Pasalnya, menurut Sudding, Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD tak mengatur pengawasan formal terhadap MPR.

    "Pengaduan dugaan pelanggaran etika terhadap pimpinan dan anggota MPR yang sedang menjalankan tugas MPR tidak dapat diadukan ke MKD karena lembaganya berbeda. MKD hanya memproses dugaan pelanggaran etika anggota DPR," ucap Sudding, Selasa, 29 September 2015.

    Tuduhan pelanggaran etika itu dilontarkan Kaukus Indonesia Hebat. Kelompok ini menganggap Zulkifli melakukan pelanggaran saat berkunjung ke Cina lantaran bertemu dengan sejumlah pengusaha. Zulkifli dianggap melanggar kode etik seperti yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat bertemu dengan pengusaha sekaligus bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    "Saya, Arif Rachman, dari Kaukus Indonesia Hebat. Kami meminta ini segera ditindaklanjuti. Laporan kami terkait dengan kehadiran beliau dalam forum pengusaha di sana dalam rangka investasi. Beliau bukan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)," ujarnya.

    Sudding menilai Zulkifli hanya melaksanakan tugas MPR berupa diplomasi di bidang politik dan hukum. Sudding, yang ikut dalam rombongan kunjungan tersebut, membantah MPR melanggar etika karena telah melaksanakan agenda sesuai dengan yang dijadwalkan kesekretariatan. "Kami hanya diplomasi. Toh, tak ada teken kontrak di sana."

    Sudding juga menuturkan timnya bertemu dengan ketua parlemen Cina pada 17 September 2015. Esok harinya, Zulkifli berbicara di forum Indonesia and China Entrepreneurs Networking and Project Promotion 2015 yang diselenggarakan Maspion Group dan China Minsheng Investment Corp Ltd di Hotel Ritz-Carlton, Financial Street, Beijing.

    "Zulkifli berbicara bahwa Indonesia aman dan nyaman untuk investasi. Intinya, membangun kerja sama yang baik di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan budaya," kata Sudding, yang juga anggota MKD.

    Zulkifli enggan menanggapi tudingan Kaukus Indonesia Hebat tersebut. Menurut dia, masih ada persoalan lebih besar daripada urusan tersebut. "Orang lain sudah sampai ke ruang angkasa. Kita bicara yang lebih pentinglah, jangan pop-dangdut," ujarnya Senin, 28 September 2015.

    PUTRI ADITYOWATI

    Baca juga:
    Kisah Salim Kancil Disetrum, Dibunuh: Ini Sederet Keanehan  di Balik Tragedi 
    Ini Duit yang Dipakai Setya Novanto Cs & Ahok: Siapa Boros?



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.