Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Desak Polisi Ungkap Otak Pembunuhan Salim Kancil  

Editor

Febriyan

image-gnews
Massa yang tergabung dalam aliansi Sedulur Tunggal Roso melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan  petani penolak tambang pasir Lumajang bernama Salim (52) alias Kancil yang terjadi pada Sabtu 26 September 2015 di depan Gedung DPRD Kota Malang, 28 September 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Massa yang tergabung dalam aliansi Sedulur Tunggal Roso melakukan aksi solidaritas terhadap pembunuhan petani penolak tambang pasir Lumajang bernama Salim (52) alias Kancil yang terjadi pada Sabtu 26 September 2015 di depan Gedung DPRD Kota Malang, 28 September 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mulfahri Harahap mendesak kepolisian mengungkap aktor intelektual di balik pembunuhan petani sekaligus aktivis antitambang asal Lumajang, Salim Kancil. Mulfahri menduga ada keterlibatan penguasa daerah untuk membungkam para petani yang menolak izin pertambangan di wilayah itu.

"Secepatnya cari siapa aktor intelektualnya, bukan eksekutornya. Sebab, proses perizinan setempat itu juga melibatkan aparat dan penguasa, yang akan berpihak pada investor," kata Mulfahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 29 September 2015.

Menurut dia, pembunuhan Salim Kancil akan membuat masyarakat semakin takut menyuarakan pendapatnya, sehingga memilih menurut kepada penguasa. "Perbedaan pendapat tidak akan ada lagi," ucap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR itu.

Anggota Komisi Hukum dari Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan kepolisian mengungkap penyebab mudahnya izin tambang diberikan kepada perusahaan di wilayah itu. "Kenapa bisa mudah sekali perusahaan itu masuk? Dan siapa aktornya? Apakah terkait dengan korporasi dan perusahaan tambang? Polisi seharusnya mempunyai keberanian dan profesional mengungkap itu," tutur Nasir.

Adapun Anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, mendesak Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mendorong Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Resor Lumajang agar bergerak cepat menangkap aktor pembunuhan yang diduga dilakukan secara terencana ini.

"Polisi harus agresif melakukan penyelidikan atas keterlibatan perusahaan yang melakukan penambangan ilegal, mencabut izin usaha, dan menutup perusahaan yang diduga terlibat mendalangi aksi keji dan tidak berperikemanusiaan," kata Masinton. "Jika ada indikasi dugaan keterlibatan pemilik perusahaan, polisi harus menangkap dan menyeret pemilik perusahaan ke pengadilan."

Rencananya, DPR akan mengajak aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan untuk menyerukan pengungkapan kasus pembunuhan ini. Besok, para aktivis akan menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dua petani asal Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, diserang sekelompok orang pada 26 September 2015. Salim Kancil, 52 tahun, warga Dusun Krajan II, sempat disetrum dan dipukuli sebelum akhirnya dihabisi di dekat permakaman. Sedangkan Tosan, warga Dusun Persil, dianiaya di rumah dan tanah lapang yang tak jauh dari rumahnya. Tubuh Tosan dipukuli dengan kayu, pacul, batu, dan celurit. Ia bahkan sempat dilindas sepeda motor. Tosan selamat meski kondisinya kini masih sekarat. Keduanya merupakan aktivis penolak penambangan pasir di Desa Selok Awar-awar.

Polisi telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus ini. Namun mereka diduga hanya sebagai eksekutor, bukan otak yang merencanakan aksi itu.

PUTRI ADITYOWATI

Baca juga:
Kisah Salim Kancil Disetrum, Dibunuh: Ini Sederet Keanehan  di Balik Tragedi 
Ini Duit yang Dipakai Setya Novanto Cs & Ahok: Siapa Boros?

Video Kasus-Kasus Pembunuhan:

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

2 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

2 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

2 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

2 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

4 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

4 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.


Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

4 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Harga BBM Terdampak Perang Iran - Israel? Ini Kata Pertamina, DPR dan Pengamat

Pecahnya konflik Iran - Israel dikhawatirkan berdampak pada harga BBM karena terancam naiknya harga minyak mentah dunia.