El Nino Datang, Menhut: Enam Provinsi Rawan Kabut Asap  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan keterangan pers terakit pengumuman nama perusahaan pembakar lahan dan hutan di Jakarta, 18 September 2015. Siti Nurbaya mengatakan 20 perusahaan nasional juga tengah diselidiki aparat kepolisian. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memberikan keterangan pers terakit pengumuman nama perusahaan pembakar lahan dan hutan di Jakarta, 18 September 2015. Siti Nurbaya mengatakan 20 perusahaan nasional juga tengah diselidiki aparat kepolisian. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya meminta masyarakat untuk mewaspadai bencana El Nino di enam provinsi. El Nino yang menimpa enam provinsi ini, kata Menteri Siti, bisa memicu kondisi darurat asap yang berbahaya.

    "Setelah kejadian ini bisa lebih dahsyat lagi di daerah yang terkena El Nino. Kita harus persiapkan, kalau melihat kelakuan alamnya sudah mulai muncul di NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara," kata Siti di kompleks Istana, Senin, 28 September 2015.

    Siti Nurbaya mengatakan masyarakat sudah harus mengantisipasi bahaya asap di enam provinsi tersebut. Selain itu, pemerintah sudah mulai fokus mengantisipasi kondisi darurat asap di enam provinsi itu. Jika hanya fokus ke Kalimantan dan Sumatera maka Indonesia akan menerima risiko yang lebih berat. "Jadi kalau kita masih bergelut di Riau, Palangkaraya, Sumatera Selatan, kita akan babak belur. Kita sudah antisipasi, persoalan kebakaran sudah harus masuk ke langkah permanennya," kata Siti.

    Menurut Siti, ada beberapa langkah yang harus segera dilakukan agar dampak yang dihasilkan karena El Nino bisa dikurangi. Langkah pertama, kata Siti, adalah pemberlakuan disinsentif bagi perusahaan pembakar untuk mencegah kebakaran. Kedua, penguatan infrastruktur kebakaran, penguatan masyarakat serta langkah-langkah permanen untuk mengatasi lahan gambut. "Untuk lahan gambut misalnya, lahan itu kita tetapkan sebagai lahan konservasi, jadi tidak bisa dimanfaatkan," katanya.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.