Perusahaan Terlibat Kabut Asap dan Bakar Hutan Akan Didenda

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi kabut asap kebakaran hutan dan lahan, di Pekanbaru, Riau, 14 September 2015. Akibat kabut asap jarak pandang di Pekanbaru tidak lebih dari 100 meter pada pagi hari. ANTARA/Rony Muharrman

    Pengendara sepeda motor melintasi jalan yang dipenuhi kabut asap kebakaran hutan dan lahan, di Pekanbaru, Riau, 14 September 2015. Akibat kabut asap jarak pandang di Pekanbaru tidak lebih dari 100 meter pada pagi hari. ANTARA/Rony Muharrman

    TEMPO.CO, Jakarta -- Pemerintah akan mewajibkan perusahaan yang terbukti membakar hutan untuk membayar pajak khusus dan denda. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan sanksi ini bertujuan untuk mencegah pembakaran hutan sejak awal.

    "Kenapa sih kebakaran hutan persoalannya, lokasinya, dan perusahaanya itu-itu saja. Berarti memang harusnya perusahaan bayar polusinya. Jadi poluters pay tax-nya. Harus ada tanggung jawab," kata Siti di Kompleks Istana, Senin, 28 September 2015. Menurut dia, pembayaran pajak merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan yang sudah mendapatkan mandat atau izin untuk menggarap lahan.

    Langkah pencegahan berupan disinsentif ini, kata Siti, diharapkan segera bisa diterapkan. Saat ini, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian masih terus menggodok rencana ini untuk bisa segera diimplementasikan menjadi aturan. Mengenai mekanisme pembayarannya, Siti mengatakan jumlah pajak yang harus dibayarkan nantinya sesuai dengan total kerusakan akibat kebakaran hutan. "Dia bayar pajak atas lahan yang dia rusak," katanya.

    Selain membayar pajak, Siti mengatakan perusahaan yang terbukti membakar lahan nantinya juga harus membayar denda jika tidak menyediakan peralatan yang sebagaimana mestinya. Jika menolak membayar, kata Siti, pemerintah akan langsung mencabut izin usaha dari perusahana tersebut.

    Siti mengatakan nantinya Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koordinator bidang Ekonomi akan menyiapkan mekanisme perhitungan pajak serta denda yang harus dibayar. "Mekanismenya pasti ada nanti, yang terpenting prinsipnya dulu. Intinya dicarikan jalan agar sama-sama bertanggung jawab," kata Siti.

    Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki pagi tadi mengatakan pemerintah tengah menggodok rencana memberikan disinsentif atau menarik kembali insentif bagi perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para perusahaan pembakar.

    Teten menilai selama ini pemerintah terlalu banyak memberikan insentif ekonomi yang justru memungkinkan banyaknya pembakaran lahan. Teten masih belum menjelaskan secara detail penarikan insentif apa yang akan dilakukan. "Yang terpenting, disinsentif kita selesaikan supaya motivasi membakar hutan bisa dikurangi," katanya.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.