Pejabat Pengganti Risma: PNS Harus Netral di Pilkada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Soekarwo. TEMPO/Fully Syafi

    Soekarwo. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Penjabat Wali Kota Surabaya pengganti Tri Rismaharini, Nurwiyatno, berjanji untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015. Hal itu menjadi fokus pertamanya sebagai pejabat sementara.

    "Saya akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari polisi, kejaksaan, KPU, Panwaslu, maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Surabaya untuk bersama-sama menyukseskan pilkada," kata Nurwiyatno setelah dilantik Gubernur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Senin, 28 September 2015.

    Tugas lain Nurwiyatno ialah membantu penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya 2015 serta perubahan anggaran. "Ini sesuai dengan pesan yang disampaikan Pak Gubernur bahwa penyerapan anggaran di Surabaya masih kurang. Makanya kami akan evaluasi kendalanya di mana," ujarnya.

    Nurwiyatno juga mengaku mulai mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2016. Karena itu dia akan berkoordinasi dengan legislatif. "Nanti saya akan ketemu dengan legislatif, enake Surabaya dibuat seperti apa," katanya.

    Selain masalah anggaran, Nurwiyatno juga akan mendata persoalan-persoalan yang terjadi selama ini untuk mempercepat mencari solusinya. "Saya akan melihat semua permasalahan di Surabaya mulai dari Pasar Turi, kebun binatang, BUMD, dan lain-lain," katanya.

    Nurwiyatno, yang juga Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur, menjamin pegawai negeri Kota Surabaya netral dalam pemilihan wali kota. Oleh karena itu, dia akan membuat surat edaran kepada satuan kerja perangkat daerah agar tidak berpihak ke salah satu calon. "Jika tidak netral maka kami akan lihat pelanggarannya seperti apa, yang penting yang terbaik untuk Surabaya," katanya.

    Gubernur Soekarwo berpesan agar Nurwiyatno melakukan konsolidasi politik secara internal dengan semua elemen di Kota Surabaya, termasuk menjalin komunikasi yang harmonis dengan legislatif. "Konsolidasi politik itu ya komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, legislatif serta mengikuti kultur budaya yang ada," kata Soekarwo.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.