Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Zulkifli Hasan Dilaporkan, Pamdal Giring KIH: Nafsu Sama Poster

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Ketua MPR, Zulkifli Hasan. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Ketua MPR, Zulkifli Hasan. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dibikin heboh karena kedatangan kelompok Kaukus Indonesia Hebat (KIH). Sembilan orang dari KIH itu tiba-tiba merangsek masuk ke ruang rapat majelis kehormatan DPR untuk menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan saat melawat ke Cina beberapa waktu lalu.

Mengetahui ada orang tak diundang yang masuk ke ruang rapat, Ketua Majelis Kehormatan DPR, Surahman Hidayat bertanya, "Ini dari mana? Kenapa tiba-tiba masuk?" Mendengar itu, seorang anggota KIH menyahut, "kami warga negara Indonesia, ingin melaporkan Ketua MPR dan Ketua DPR."

Saat itulah, sejumlah personil Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR meminta agar kelompok KIH itu meninggalkan ruangan. Namun, mereka memaksa duduk dan terus berbicara. Anggota Pamdal lalu menggiring mereka keluar dari ruang rapat mahkamah kehormatan dewan sambil meminta sejumlah poster yang dibawa KIH. "Nafsu banget sama poster, kami cuma laporan," ujar seorang anggota KIH.

Suasana sempat rusuh saat anggota KIH berdebat dengan Pamdal dan wartawan yang sibuk mengambil gambar. Saat itulah seorang anggota KIH maju dan menyerahkan dokumen-dokumen laporan ke meja pimpinan mahkamah kehormatan DPR. "Kami meminta segera ditindaklanjuti, laporan kami terkait kehadiran beliau dalam forum pengusaha di sana. Dalam rangka investasi. Beliau bukan kepala BKPM," ujar Arif Rachman dari KIH.

"Laporannya sudah kami terima. Jadi dengan segala hormat, kembali ke tempat. Ini sudah kami terima terima dan akan diverifikasi sesuai mekanisme. Tunggu panggilan kalau memenuhi syarat," kata  Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR, Junimart Girsang. "Kamu mau rapat internal."

Di sela-sela kerusuhan itu, Tempo bertanya kepada seorang tenaga ahli Mahkamah Kehormatan DPR yang menyaksikan kerusuhan tadi. "Mereka belum janjian, tiba-tiba saja masuk," kata dia. "Pamdal mengira mereka wartawan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota KIH Kurniawan mengatakan melaporkan Zulkifli Hasan karena kunjungan kerjanya ke Cina. Menurut mereka, Zulkifli tak seharusnya mengambil peran Kepala BPKM dengan berkeliling ke luar negeri guna menarik investor. "Yang menyedihkan bagi kami, penggunaan bahasa karpet merah bagi pengusaha Cina seolah-olah membangun kesan tamu agung dan raja," ujarnya.

Zulkifli Hasan enggan menanggapi upaya Kaukus Indonesia Hebat. Menurut dia, hal-hal seperti itu tak menyangkut kepentingan negara yang jauh lebih besar. "Orang sudah sampai ke ruang angkasa. Kita bicara yang lebih pentinglah, jangan pop dangdut," kata dia saat ditemui di kantornya, Senin, 28 September 2015.

Zulkifli juga menolak menanggapi ketika ditanya apakah laporan ini berkaitan dengan serangan politik terhadapnya yang baru saja bergabung dengan pemerintah. Lagi-lagi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini merasa ada urusan negara yang jauh lebih penting untuk dibahas. "Tiongkok sudah bangun kapal nuklir. Kita harusnya bicara substansi Indonesia ke depan," ujarnya.

INDRI MAULIDAR

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

4 jam lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

11 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

13 jam lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

14 jam lalu

Suasana BNP2TKI di Terminal 4, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, 1 Oktober 2014. Penutupan ini sesuai dengan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit kerja presiden bidang pengawasan dan Pengendalian pembangunan (UKP4). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

16 jam lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

1 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.


PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Dukung Langkah PPP Bangun Komunikasi dengan Parpol Lain

Menurut Hasto, PDIP memiliki kepentingan agar rezim saat ini tidak menghilangkan sejarah PPP yang sudah menjadi sahabat partainya.


Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

2 hari lalu

Ratusan kendaraan yang akan menyeberang ke Sumatera memenuhi tempat parkir di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 28 April 2022. Peningkatan pemudik dan kendaraan di pelabuhan tersebut menyebabkan kemacetan sepanjang 7 kilometer dari Pelabuhan Merak hingga Kota Cilegon bagian barat. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Penyeberangan Merak-Bakauheni Macet saat Arus Mudik, Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Tambah Dermaga

"Jumlah dermaga yang masih kurang, yaitu masing-masing 7 dermaga saat ini harus segera ditambah."


Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen.