Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Supir Bus Garut Protes Pengoperasian Bus Ilegal  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Sejumlah supir angkot kwk memberhentikan sebuah bus dan menurunkan penumpang dalam aksi mogok di depan pintu masuk Pantai Indah Kapuk, Jakarta, (11/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Sejumlah supir angkot kwk memberhentikan sebuah bus dan menurunkan penumpang dalam aksi mogok di depan pintu masuk Pantai Indah Kapuk, Jakarta, (11/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Garut - Puluhan supir bus jurusan Garut-Bekasi, melakukan aksi mogok di terminal Guntur, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin, 28 September 2015. Mereka memprotes kebijakan Dinas Perhubungan setempat yang mengoperasionalkan bus baru tanpa memiliki izin trayek.

Akibat aksi protes ini ratusan penumpang yang hendak menuju ke Bekasi telantar di terminal Guntur. Aksi ini dilakukan para sopir dengan cara menutup jalur bus Garut-Bekasi dengan menggunakan satu unit bus.

Selain itu mereka juga membentangkan sejumlah spanduk yang menuntut agar Dinas Perhubungan Garut membenahi perizinan trayek yang ilegal serta meminta jangan mengoperasikan bus yang belum berizin.

Salah seorang pengemudi bus PO Putra Utama Iwan, 45 tahun menyatakan, sejak satu pekan terakhir ini Dinas Perhubungan telah memberangkatkan lima unit bus baru dari PO Intan Raya. Padahal bus tersebut belum mengantongi izin trayek dan berkas perizinannya baru didaftarkan ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.

Akibat keberadaan bus baru ini, waktu tunggu untuk menaikan penumpang di terminal menjadi lebih singkat. Sebelumnya bus memiliki waktu 20 menit untuk menaikan penumpang, dan kini hanya 15 menit. “Banyak bus kosong dari terminal menuju ke Bekasi,” ujar Iwan.

Kondisi ini berdampak terhadap menurunnya penghasilan para supir. Bahkan banyak di antara para supir yang harus menutupi uang setoran ke perusahaan bus dari kantong pribadinya. “Jangankan bawa uang yang ada malah nombok. Ini bentuk pembunuhan secara perlahan terhadap para sopir,” ujar Iwan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Wahyudijaya, membenarkan bahwa bus baru dari PO Intan Raya belum memiliki izin trayek resmi. Pihaknya baru menerima resi pendaftaran trayek perusahaan tersebut. “Ini miskomunikasi diantara pengusaha,” ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan ketentuan bus yang keluar masuk terminal harus memiliki izin trayek resmi dan juga pengawasan. Bila tidak memiliki izin, kendaraan tersebut dilarang untuk memasuki terminal maupun mengangkut penumpang.

Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Sofyan Hidayat, mengaku alasan pihaknya memberangkatkan bus Intan Raya itu karena telah ada kesepakatan di antara pengusaha angkutan. “Acuan kami memberangkatkan bus itu karena sudah ada kesepakatan antar pengusaha sebelumnya,” ujar Sofyan.

SIGIT ZULMUNIR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

3 hari lalu

Logo Google. REUTERS
Google Kembali Melakukan PHK, Ini Alasannya

Dalam beberapa bulan terakhir Google telah melakukan PHK sebanyak 3 kali, kali ini berdampak pada 28 karyawan yang melakukan aksi protes.


Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

4 hari lalu

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

Din Syamsuddin dan eks Danjen Kopassus, Soenarko, turut hadir di unjuk rasa jelang putusan MK soal sengketa Pilpres 2024


Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

4 hari lalu

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Jumat, 19 April 2024. Foto: Dok. Polisi
Polisi Kerahkan 2.713 Personel Jaga Demo Jelang Putusan Gugatan Pilpres di MK

2.713 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024.


Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

4 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
Jelang Demo Gugatan Pilpres di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

Polisi mulai menutup Jalan Medan Merdeka Barat menyusul rencana demonstrasi jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).


Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

4 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Prabowo Minta Demo di Depan Gedung MK Dibatalkan, Haris Rusli: Beliau Khawatir Ada Gesekan dan Benturan Sosial

Komandan Tim Kampanye Nasional bidang relawan Haris Rusli Moti menyatakan, Prabowo meminta penghentian aksi damai di depan gedung MK


Sempat Jadi Zona Merah Stunting, Pemda Garut Rekrut Enam Ribu Pendamping Keluarga

28 hari lalu

Memahami apa itu stunting dan cara pencegahannya penting diketahui. Sebab, hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Berikut penjelasannya. Foto: Canva
Sempat Jadi Zona Merah Stunting, Pemda Garut Rekrut Enam Ribu Pendamping Keluarga

Pemerintah Garut merekrut ribuan tenaga pendamping keluarga untuk mendukung penurunan angka stunting.


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

33 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

33 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

33 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

34 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.