TRAGEDI MINA: Ini Instruksi Jokowi Soal Pengelolaan Haji

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah jemaah haji yang tewas akibat terinjak-injak saat menuju tempat pelemparan jumrah di Mina, 24 September 2015. Total korban yang tewas akibat tragedi ini mencapat 719 orang dan ratusan lainnya luka-luka. AP

    Sejumlah jemaah haji yang tewas akibat terinjak-injak saat menuju tempat pelemparan jumrah di Mina, 24 September 2015. Total korban yang tewas akibat tragedi ini mencapat 719 orang dan ratusan lainnya luka-luka. AP

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Agama memperketat pengelolaan haji. Hal itu dilakukan terkait dengan insiden di Mina, Arab Saudi, yang menyebabkan tiga jemaah Indonesia meninggal akibat terinjak saat hendak melakukan ritual lempar jumrah.

    "Yang bisa kami lakukan dari sisi pemerintah Indonesia adalah pengelolaan hajinya. Bukan hanya pada administrasinya tapi juga pendampingan haji kita di sana," kata Teten, di Istana Negara, Jumat, 25 September 2015. "Kemarin kami lihat, ada perubahan suhu, dehidrasi, dan ketidaktertiban di sana. Tapi sejauh ini sudah disiplin."

    Selain itu, Teten juga mengatakan Jokowi meminta pemerintah Arab Saudi untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan bagi jemaah asal Indonesia. "Tentu saja pemerintah berkepentingan untuk bicara dengan pemerintah Saudi, mereka memastikan pengelolaan hajinya juga memberikan keamanan dan keselamatan jemaah haji kita."

    Fasilitas yang diminta pemerintah Indonesia terkait dengan aspek keamanan dan keselamatan. "Semuanya itu kan saya kira sangat tergantung pada fasilitas keamanan yang diberikan pemerintah Saudi. Selebihnya, bagaimana kami memberikan pengelolaan dari instansi sampai ke pelaksanaan jemaah haji di sana."

    Sebanyak 717 anggota jemaah haji dari berbagai negara dilaporkan meninggal dunia dan ratusan orang lainnya terluka akibat berdesak-desakkan saat prosesi lempar jumrah di Mina, Arab Saudi, Kamis pagi, 24 September 2015, waktu setempat.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.