Dua Daerah Ini Paling Rawan saat Pilkada Serentak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat memimpin Upacara korps kenaikan pangkat di Rupatama, Mabes Polri,Jakarta, 3 September 2015. Kapolri juga menaikkan pangkat 4 perwira tinggi lainnya. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat memimpin Upacara korps kenaikan pangkat di Rupatama, Mabes Polri,Jakarta, 3 September 2015. Kapolri juga menaikkan pangkat 4 perwira tinggi lainnya. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO , Surabaya:Polisi menganggap bahwa dua daerah di Provinsi Jawa Timur masuk dalam daerah rawan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak. Sebanyak 18 kota dan kabupaten di Provinsi akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

    "Daerah yang rawan itu Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Tuban," ujar Kepala Kepolisian RI, Jenderal Badrodin Haiti saat acara Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran di Gedung Negara Grahadi, Rabu, 23 September 2015.

    Hal ini, menurut Badrodin, karena kedua daerah tersebut memiliki sejarah rusuh saat Pilkada sebelumnya. Dia mencontohkan saat 2006, pilkada Kabupaten Tuban pernah terjadi kerusukan yang menyebabkan sejumlah bangunan dibakar oleh massa.

    Selain itu, Badrodin melanjutkan kerawanan tersebut dapat terjadi karena disebabkan isu politik Pilkada yang kemudian memicu bentrokan antara pasangan calon dan massa pendukung. Kerusuhan juga dapat terjadi karena persoalan money politik dan black campaign.

    "Soal keterlambatan sabotase, penolakan terhadap hasil hitung suara maupun soal keterlambatan distribusi logistik Pilkada juga dapat menjadi potensi menimbulkan kerusuhan," katanya.

    Oleh karena itu untuk menghadapi Pilkada serentak di 19 kota dan kabupaten polisi dan TNI menyediakan sebanyak 114.302 personil untuk mengamankan Pilkada serentak. Jumlah pasukan tersebut termasuk bantuan dari 6210 personil TNI dan 86.949 personil Linmas.

    "Anggaran kami hibah dari Pemprov sebanyak Rp 64 miliar telah didistribusikan kepada Polres-Polres di 19 kota dan kabupatan yang mengadakan Pilkada," katanya.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.