Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perusahaan Sawit Ini Tolak Disebut Bakar Hutan

image-gnews
Foto udara kebakaran hutan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 18 September 2015. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada perusahaan Malaysia yang diduga turut andil dalam pembakaran hutan di Indonesia. ANTARA/Nova Wahyudi
Foto udara kebakaran hutan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 18 September 2015. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada perusahaan Malaysia yang diduga turut andil dalam pembakaran hutan di Indonesia. ANTARA/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono menuntut pemerintah menjelaskan alasan di balik dibekukannya izin salah satu perusahaan anggota GAPKI oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu PT Langgam Inti Hibrindo.

Berdasarkan laporan yang diterima GAPKI,  kebakaran hutan yang terjadi berasal dari kebun sekitar. "Mereka sudah memadamkan sendiri dan sudah membuat berita acara pelaporan ke aparat. Secara SOP (standard operational procedure) sudah ditempuh dengan benar. Poinnya adalah mereka padamkan sendiri itu api," kata Joko Supriyono,  Selasa, 22 September 2015.

Dalam konferensi persnya, GAPKI mengatakan bahwa penyebab terjadinya kebakaran hutan di Sumatera adalah masih adanya masyarakat yang belum dibebaskan dari lahan konsensi. Hal ini menyebabkan terjadinya kebakaran ketika masyarakat melakukan pembukaan lahan. "Dilihat dari Hot Spot, memang betul itu ada di dalam lahan konsesi dari perusahaan, tapi (di lapangan, lahan itu) belum dikuasai oleh perusahaan," ujar Joko.

Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang GAPKI,  Eddy Martono, mengakui hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab perusahaan. Namun, Eddy berharap pemerintah memahami bahwa GAPKI kesulitan dalam melarang masyarakat melakukan pembakaran. "Apalagi ada peraturan-peraturan yang masih memperbolehkan masyarakat melakukan pembakaran seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," katanya.

Sebelumnya diberitakan izin tiga perusahaan dibekukan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ketiga perusahaan itu adalah PT Tempirai Palm Resources, PT Waringin Argo Jaya, dan PT Langgam Inti Hibrindo.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terkait tiga perusahaan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono mengatakan perusahaan tersebut  harus segera melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan paling lambat 90 hari sejak dibekukan.

Lebih lanjut, Joko Supriyono menegaskan bahwa GAPKI mendukung upaya penegakkan hukum kepada pelaku yang terbukti melanggar aturan dan membakar hutan. "Tapi hanya pelaku yang secara sengaja membakar. Kalau tidak sengaja (hutan) terbakar,  itu tidak melanggar. Ini yang harus dibuktikan oleh hukum," ujarnya. ia juga mengatakan harusnya berterima kasih terhadap perusahaan yang membantu memadamkan kebakaran hutan.

 FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ganjar-Mahfud Bakal Bentuk Kementerian Khusus Urusi Sawit: Enggak Cukup di Bawah Eselon Dua

17 Januari 2024

Ganjar-Mahfud Bakal Bentuk Kementerian Khusus Urusi Sawit: Enggak Cukup di Bawah Eselon Dua

TPN Ganjar Mahfud menyebut, Ganjar-Mahfud bakal membentuk lembaga setara kementerian yang khusus mengurusi permasalahan sawit di Indonesia.


Ekspor Olahan Sawit Naik Hampir 30 Persen, Gapki: Terbesar CPO

22 November 2023

Sunarno, 49 tahun, menurunkan tandan buah segar kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Kini, pemerintah melarang ekspor untuk semua produk crude palm oil, red palm oil (RPO), RBD palm olein, pome, dan use cooking oil. REUTERS/Willy Kurniawan
Ekspor Olahan Sawit Naik Hampir 30 Persen, Gapki: Terbesar CPO

Gapki mencatat total ekspor olahan sawit di September mengalami kenaikan sebesar 29,9 persen menjadi 2.693 ribu ton dari 2.073 ribu ton di Agustus.


Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

7 November 2023

Seorang wanita berenang di kolam renang rooftop di depan Menara Petronas yang diselimuti kabut asap di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 September 2015. Kabut asap tersebut berasal dari hasil pembakaran lahan di pulau Sumatera dan Kalimantan.  REUTERS/Olivia Harris
Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.


Setelah 3 Tahun Turun, Gapki Optimistis Produksi Sawit Naik Tahun Ini

5 November 2023

Minyak sawit adalah komoditas penyumbang devisa terbesar yang mencapai US$ 22,9 miliar, dikatakan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono.
Setelah 3 Tahun Turun, Gapki Optimistis Produksi Sawit Naik Tahun Ini

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) prediksi produksi sawit tahun ini akan naik.


Gapki Optimistis Sambut Peluang Industri Sawit Tahun Depan

2 November 2023

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyelenggarakan acara Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-19 atau IPOC 2023 di Bali International Convention Center, Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis, 2 November 2023. Cr: GAPKI
Gapki Optimistis Sambut Peluang Industri Sawit Tahun Depan

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, mengatakan para pelaku usaha sawit optimistis menyambut peluang pada 2024.


Industri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

2 November 2023

Lahan perkebunan Sawit  di Gane Timur, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Selasa 23 Januari 2023. (FOTO/Budhy Nurgianto)
Industri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Menteri Airlangga membeberkan langkah pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap industri kelapa sawit.


Industri Kelapa Sawit Tahun Ini Suram, Gapki Beberkan dari Sisi Harga, Produksi, El Nino hingga..

2 November 2023

Sambutan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, dalam acara IPOC 2023 di Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis, 2 November 2023. Cr: GAPKI
Industri Kelapa Sawit Tahun Ini Suram, Gapki Beberkan dari Sisi Harga, Produksi, El Nino hingga..

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, mengatakan kinerja industri kelapa sawit tahun ini tidak lebih baik dibanding tahun lalu. Begini penjelasan lengkapnya


Gapki Kembali Gelar IPOC Besok, Ini Isu yang Akan Dibahas

1 November 2023

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono ketika ditemui di Auditorium Kementerian Perdagangan pada Selasa, 1 Agustus 2023. TEMPO/Riri Rahayu.
Gapki Kembali Gelar IPOC Besok, Ini Isu yang Akan Dibahas

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akan menggelar 19th Indonesian Palm Oil Conference and 2024 Price Outlook atau IPOC 2023.


Amran Sulaiman Kembali Jadi Menteri Pertanian, Gapki: Selalu Bersedia Berkoordinasi dengan Kami

26 Oktober 2023

Amran Sulaiman memberikan keterangan pers setelah dilantik sebagai Menteri Pertanian yang baru di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan pada Rabu, 25 Oktober 2023. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qobli. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Amran Sulaiman Kembali Jadi Menteri Pertanian, Gapki: Selalu Bersedia Berkoordinasi dengan Kami

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menganggap Amran Sulaiman sosok yang tidak asing bagi pengusaha sawit.


Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

9 Oktober 2023

Massa membawa poster saat melakukan aksi demonstrasi protes perubahan iklim ketika kabut asap menutupi kota akibat kebakaran hutan di Palangka Raya, provinsi Kalimantan Tengah, 20 September 2019 REUTERS/Willy Kurniawan
Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.