TEMPO.CO, Banjarbaru - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki alasan kuat mengapa ia mesti meninjau langsung kebakaran lahan sekaligus upaya pemadaman api di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Menurut dia, kebakaran lahan gambut di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru cukup serius lantaran mengganggu aktivitas lalu lintas pesawat di Bandara Syamsudin Noor.
Jokowi mengatakan kebakaran lahan gambut sulit dipadamkan, khususnya di bawah permukaan. "(Kebakaran) lahan gambut itu di atasnya beres, tapi di bawah masih bisa membara kalau ada oksigen. Saya menaruh perhatian serius terhadap kebakaran di sini karena mengganggu aktivitas penerbangan," ujar Presiden Jokowi di sela meninjau kebakaran lahan gambut di Desa Gunung Damar, Kota Banjarbaru, Rabu, 23 September 2015.
Pantauan Tempo di Bandara Syamsudin Noor Rabu pagi, kabut asap tebal membekap bandara selama 30-an menit. Merujuk catatan Korem 101 Antasari di Kalimantan Selatan, keseluruhan titik api sementara sebanyak 1.536 titik dengan 1.417 di antaranya telah dipadamkan. Adapun kekuatan personel asal Kalimantan Selatan yang terlibat upaya pemdaman sebanyak 2.156 orang, ditambah 500 personel bantuan dari Kostrad Malang.
Presiden Jokowi mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, bukan lagi miliaran rupiah. Itu sebabnya ia mengimbau semua pihak, baik TNI, Polri, dan masyarakat, ikut bergerak aktif memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran.
"Pemerintah bekerja bersama, all out sekuat tenaga. Di sini kita mengerahkan satu CN 295 dan tiga Cassa 212 . Sebanyak 200 ton garam sudah disebar untuk datangkan hujan buatan. Kekuatan darat dibantu Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri dan masyarakat," kata Jokowi.
Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Presiden Jokowi menginstruksikan supaya mencabut izin bagi perusahaan yang terbukti membakar lahan dan hutan. "Kementerian LH tidak segan mencabut izin konsesi yang telah diberikan. Ini (kebakaran) bukan tanggung jawab pusat saja. Gubernur, bupati, dan wali kota juga harus bertanggung jawab."
Karena itu, Presiden Jokowi melarang kepala daerah meninggalkan daerahnya saat kebakaran terjadi. Ia juga minta tata kelola lahan gambut diperbaiki. Jokowi juga menginstruksikan dibangun kanal gambut di Kalimantan Selatan menyusul maraknya kebakaran lahan gambut di provinsi setempat.
Selain meninjau kebakaran, Presiden Jokowi dijadwalkan mengikuti takbiran di Masjid Sabilal Muhtadin. Hari berikutnya, Kamis, 24 September 2015, Presiden akan salat Idul Adha di Masjid Al-Mukaromah, Martapura.
DIANANTA P. SUMEDI
