Jokowi Tak Minta Maaf, Korban Peristiwa 1965 Kecewa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tumiso bersama korban pelanggaran HAM tahun 1965/66 lainnya melakukan aksi di pelataran gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, (4/6). Mereka mendesak Komnas HAM untuk menyatakan peristiwa 1965/66 sebagai pelanggaran HAM berat, serta mengumumkan hasil penyelidikannya. ANTARA/Fanny Octavianus

    Tumiso bersama korban pelanggaran HAM tahun 1965/66 lainnya melakukan aksi di pelataran gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, (4/6). Mereka mendesak Komnas HAM untuk menyatakan peristiwa 1965/66 sebagai pelanggaran HAM berat, serta mengumumkan hasil penyelidikannya. ANTARA/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Blitar - Korban peristiwa 1965 mengaku kecewa terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang menolak meminta maaf atas timbulnya tragedi kemanusiaan tersebut. Kekecewaan ini disampaikan Patmiati, 84 tahun, salah satu korban kekerasan militer dalam penumpasan Partai Komunis Indonesia di Blitar selatan. Sebab, kata dia, dalam kampanyenya Jokowi berujar akan meminta maaf kepada para korban.

    Tak hanya itu, Jokowi juga berjanji memberikan bantuan kepada para korban yang kini berusia lanjut dan tak bisa berbuat apa-apa. "Itu yang menjadi salah satu alasan kami mendukung dia, " kata Patmiati kepada Tempo di rumahnya,  Kelurahan Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Selasa, 22 September 2015.

    Bahkan saking cintanya pada Jokowi, perempuan yang pernah mendekam di Rumah Tahanan Plantungan, Semarang, selama sembilan tahun setelah dipindahkan dari tahanan militer Malang selama 4,5 tahun ini mengaku all out mendukung Jokowi saat pemilihan presiden. Kecintaan Patmiati kepada bekas Wali Kota Solo itu juga dituangkan dalam lirik lagu tentang cinta tanah air yang dia buat khusus buat Jokowi.

    Janda anggota TNI Angkatan Udara ini makin simpati terhadap Jokowi lantaran berjanji memperjuangkan nasib para korban 1965. Karena itu, di tengah keterbatasan fisiknya, Patmiati turun tangan memperjuangkan nasib para korban 65 di Blitar selatan. Bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Patmiati bergerilya melacak orang-orang yang senasib dengan dia untuk meminta pertanggungjawaban negara.

    Menurut dia, para korban yang mayoritas sudah renta itu berharap memperoleh bantuan pengobatan fisik akibat sakit yang diderita karena penyiksaan militer. Patmiati sendiri yang mengaku pernah disetrum, dipukuli, diinjak-injak, dan diancam ditelanjangi saat interogasi di markas TNI Abdurrahman Saleh Malang bermaksud meminta bantuan pengobatan jantung melalui LPSK. "Sekarang mau membantu bagaimana wong meminta maaf saja tidak, " katanya.

    Sikap senada disampaikan Sukiman, bekas anggota LEKRA di Kecamatan Wonotirto, Blitar selatan. Dia meminta semua pihak jernih memaknai istilah korban 65. Menurut dia paradigma korban bukan hanya dari pihak PKI, melainkan semua masyarakat yang hak asasinya dilanggar, termasuk Gerakan Pemuda Ansor dan militer. "Harusnya Presiden memperjuangkan kami, " katanya.

    Sukiman yang kini menjadi petani mengaku tak memiliki harapan muluk kepada pemerintah. Dia hanya meminta perhatian kepada korban yang berusia lanjut untuk bisa menikmati sisa hidup dengan tenang.

    Sebelumnya, saat menerima Pengurus Pusat Muhammadiyah di Istana Negara, Selasa siang, Jokowi mengutarakan tidak akan meminta maaf pada korban Gerakan 30 September 1965.

    Menurut Sekretaris Muhammadiyah, Abdul  Mu'ti, Jokowi tidak memberikan penjelasan mengapa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban peristiwa 65. "Beliau hanya bilang, kalau ‎meminta maaf artinya pemerintah akan berhadapan dengan organisasi massa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta TNI," ujarnya.

    HARI TRI WASONO

    Video Terkait:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.