TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menggunakan sesi pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk menyampaikan unek-unek mereka. Kepada Luhut, Ridwan Kamil dan Bima Arya mengeluhkan tekanan dan serangan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi kemasyarakatan.
Menurut Bima Arya, dia pernah mendapat surat kaleng dari salah satu ormas. Surat kaleng itu tidak jelas juntrungannya, tapi dijadikan bahan pemeriksaan dalam proses hukum yang mengakibatkan kegaduhan di daerah.
"Ketika datanya valid, tidak ada masalah. Tapi, ketika data masih simpang siur ditelusuri, maka itu semacam spekulasi yang kemudian diangkat oleh media lokal, ormas, dan LSM," kata Bima dalam rapat koordinasi penyerapan anggaran di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat di Jalan Ir H Djuanda, Selasa, 22 September 2015.
Bima menegaskan pihaknya tidak antikritik. Hanya, perlu dipilah-pilah kembali data yang valid agar roda birokrasi dan pembangunan di daerah tidak terganggu. "Ketika kasus dibesar-besarkan, melebar ke mana-mana, ini bisa jadi permainan ormas, LSM, dan media lokal yang menjadi alat politik. Memang kalau tidak salah tidak perlu takut. Tapi kesalahan ini bisa dicari-cari dan kecenderungan merembet," ujar Bima Arya.
Masalah lain adalah memaksimalkan penggunaan anggaran. Menurut Bima Arya, para kepala dinas di bawahnya menjadi waswas dalam menggunakan anggaran. Dikhawatirkan program-program yang mereka buat berujung pada pemeriksaan hukum.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berharap penegak hukum tidak main asal panggil dan periksa jika mendapat laporan dari ormas-ormas dan LSM. "Kami-kami di daerah sedang membangun wilayah masing-masing, mohon dilindungi karena kita sama-sama dari unsur pemerintah, baik kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain," tutur Ridwan.
"Jangan dikit-dikit di-follow up. Dilihat dulu siapa pelapornya. Kalau yang melapor itu organisasi-organisasi yang nyari nafkah dari melapor atau mencari kesalahan, mohon dipertimbangkan," ucap Ridwan Kamil.
Tidak hanya dalam bentuk laporan, Ridwan Kamil mengaku pernah diintimidasi oleh ormas dan LSM hingga mengancam keselamatan jiwanya. Meski demikian, pria berkacamata ini enggan melaporkan intimidasi tersebut ke pihak kepolisian. "Setahun terakhir inilah, ancaman jiwa ada, pemerasan ada, macam-macam," kata Ridwan Kamil.
Selain itu, Ridwan Kamil meminta penegak hukum untuk memilah kembali terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran daerah. Bisa jadi, dia melanjutkan, masalah timbul karena ada kekeliruan.
"Masalah timbul karena dua hal: bisa karena kejahatan, bisa karena kekeliruan. Kalau sifatnya kekeliruan, jangan disamakan dengan kejahatan. Ini yang bikin stres PNS di Kota Bandung," tuturnya.
PUTRA PRIMA PERDANA
