Ditutup hingga Pidana, Sanksi untuk Kampus Wisuda Abal-abal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para penyelenggara wisuda ilegal berfoto bersama di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, 19 September 2015. Dalam sidak tersebut petugas menemukan ribuan peserta wisuda ilegal yang mendapatkan gelar S1 dan D3 dengan ijazah palsu tanpa harus mengikuti perkuliahan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Para penyelenggara wisuda ilegal berfoto bersama di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, 19 September 2015. Dalam sidak tersebut petugas menemukan ribuan peserta wisuda ilegal yang mendapatkan gelar S1 dan D3 dengan ijazah palsu tanpa harus mengikuti perkuliahan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Tim Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi telah menyusun rekomendasi atas kasus wisuda abal-abal yang melibatkan tiga perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Aldiana Nusantara. Dalam rekomendasinya, Tim Evaluasi menyarankan agar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mencabut izin ketiga kampus tersebut.

    "Kami rekomendasikan untuk dicabut izinnya dan ditutup," kata Ketua Tim Evaluasi Supriadi Rustad saat dihubungi, Senin, 21 September 2015. (Baca: Heboh Wisuda Digrebek: Mahasiswi Ini Malu Sebut Kampusnya)

    Ketiga kampus tersebut adalah Sekolah Tinggi Teknologi Telematika, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Tangerang Raya, serta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa.

    Supriadi mengatakan timnya juga mengendus adanya praktek jual-beli ijazah yang menyertai prosesi wisuda tersebut. "Jual-beli ijazah itu jelas pidana," ujarnya. Menurut dia, ada kemungkinan Kementerian bakal mempidanakan ketiga kampus tersebut. "Itu tergantung Pak Menteri (M. Nasir--Red.)."

    Yayasan Aldiana Nusantara menyelenggarakan prosesi wisuda di gedung Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, pada Sabtu pekan lalu. Awalnya wisuda diikuti 738 peserta dari ketiga kampus tersebut. Namun pada hari wisuda jumlahnya membengkak menjadi 978 peserta.

    Dari penelusuran Tim Evaluasi, Yayasan Aldiana diketahui membuka kelas jarak jauh di Sulawesi Selatan, Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, selain di Jawa. Namun tak ada proses belajar-mengajar. Untuk mengikuti wisuda, peserta kelas mesti datang ke Jakarta dan membayar Rp 15 juta. Praktek wisuda lancung ini telah berlangsung selama tiga tahun. (Baca: EKSKLUSIF: Ketua Yayasan Aldiana Bicara Wisuda Abal-abal)

    Menurut Supriadi, pihaknya tidak hanya menyarankan pencabutan izin ketiga kampus tersebut. Tim Evaluasi juga menelusuri kemungkinan praktek wisuda abal-abal dan jual-beli ijazah palsu di perguruan tinggi lain yang dinaungi Yayasan Aldiana. "Minimal semuanya ada lima perguruan tinggi," kata dia.

    Selanjutnya >> Perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Aldiana...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.