Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polri: Iklan Sepeda Motor Meracuni Anak-anak Kita

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas.youtube.com
Ilustrasi kecelakaan lalu lintas.youtube.com
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Hingga September 2015, korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia sedikitnya mencapai 23 ribu orang. Sepanjang 2014 sebanyak 28 ribu orang. Tahun ini korban tewas kecelakaan didominasi pemakai sepeda motor yang mencapai 70 persen, dan mobil pribadi sekitar 12 persen dari total 23 ribu korban tewas.

Kepala Bidang Manajemen Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Korps Lalu Lintas Polri, Komisaris Besar Unggul Sedyantoro, mengatakan, biang utama kecelakaan yang menimbulkan korban tewas terkait kecepatan kendaraan. Semakin tinggi kecepatan yang dipacu, menurut dia, kemungkinan akibat fatalnya besar.

"Karena sekarang iklan motor mengesankan bahwa motor yang cepat itu paling bagus, seharusnya kesan itu dibalik. Itulah yang meracuni anak-anak, adik-adik kita," ujar Unggul di sela-sela acara ASEAN Automobile Safety Forum di Aula Timur Institut Teknologi Bandung, Senin, 21 September 2015.

BERITA MENARIK

Ribuan Hewan Mati Misterius, Ini Sinyal Kiamat 28 September?

Aksi Manusia Jelek Sedunia Bikin Mulas, Lihat Tampangnya

Data jumlah kendaraan di Indonesia menunjukkan totalnya 113.662.217 unit. Paling banyak sepeda motor sebanyak 94.243.031 unit, adapun kendaraan penumpang 11.561.123 unit. Sementara korban luka hingga tewas sebanyak 68.224 orang pada 2014, merupakan pengendara berusia produktif, 16-30 tahun.

Unggul menyarankan DPR membuat regulasi kecepatan kendaraan untuk menekan angka kematian. Namun, penyebab kecelakaaan lalu lintas tidak punya faktor tunggal, melainkan kombinasi antara faktor pengendara, kondisi kendaraan, dan jalan. "Mayoritas kecelakaan akibat faktor manusia, seperti mengantuk di Tol Cipali itu bisa fatal."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari faktor kondisi kendaraan temuan paling banyak akibat kondisi ban yang aus. Pengendara pribadi, ujar Unggul, masih sering lalai memeriksa kondisi ban kendaraannya. "Sekarang yang diuji baru kendaraan umum, kendaraan pribadi belum ada secara berkala, jadi diperiksa secara pribadi saja."

Anggota tim dosen Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Annisa Jusuf, mengatakan hampir 78 persen kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada 2014 misalnya, terjadi di Pulau Jawa. Kebanyakan provinsi utama itu ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Kota-kota besar itu memiliki kecenderungan faktor yang sama terkait kecelakaan lalu lintas, yakni pelayanan angkutan umum yang buruk dan lambatnya pertumbuhan infrastruktur jalan. Masalah sosial lainnya terkait pertumbuhan penduduk yang tidak merata dan ledakan pertumbuhan sepeda motor, yang membuat ketidakseimbangan antara pembangunan jalan dan volume kendaraan.

ANWAR SISWADI

BACA JUGA

Bocah Kelas II SD Tewas Dirisak, Disdik DKI: Gurunya di Mana?
Lulung Lunggana: Saya Ogah Diadu Lagi dengan Ahok

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

14 jam lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

1 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

1 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

1 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

1 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

6 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

6 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.