Wapres JK: Program KB Tak Lagi Digenjot, tapi...

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    Jusuf Kalla. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana saat ini tidak seperti dulu. Pemerintah saat ini tidak menggenjot pelaksanaan program itu seperti dulu. "Walau pun program KB tidak lagi segencar dulu, tapi terjadi perencanaan keluarga yang sistematis karena adanya pendidikan yang baik," kata JK, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 21 September 2015.

    Dengan demikian, kata JK, meski tanpa ada program KB jumlah keluarga Indonesia akan mengecil. "Keseimbangan gender karena wanita kita banyak berkarier, peran wanita terbagi sehingga pola keluarga kecil," ujarnya. Karena itu, JK melanjutkan, pemerintah saat ini tak ingin memaksakan dan menggencarkan program keluarga kecil lagi.

    Fokus pemerintah saat ini adalah peningkatan kualitas penduduk tingkat produktif. "Yang harus kita ubah adalah bahwa penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa itu bukan beban, tapi bisa dijadikan tenaga produktivitas tinggi sekaligus konsumennya besar. Karena itu juga menjadi daya tarik dunia, konsumen dan produktivitas, jadi bagaimana kelola penduduk besar ini bukan sebagai beban tapi keuntungan," ujar JK.

    Menurut JK, fokus pemerintah saat ini juga adalah perencanaan dalam hal jumlah penduduk dan struktur usia. Serta migrasi dan urbanisasi yang terproyeksikan. Semua itu merupakan prasyarat yang sangat diperlukan untuk pembangunan pedesaan, perkotaan, dan nasional yang berkelanjutan. Juga merupakan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan mengurangi risiko bencana alam.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.