TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Vena Melinda, menolak kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan. Menurut dia, uang tunjangan itu lebih baik dianggarkan untuk program-program prorakyat dan probisnis. "Situasi ekonomi lagi kayak gini, aku enggak enaklah, Mbak, minta naik," ujar Vena saat dihubungi, Ahad, 20 September 2015.
Mantan aktris, model, dan pelatih kebugaran ini mengatakan tunjangan kedewanan yang ada sekarang sudah cukup untuk membiayai segala kebutuhannya. Karena itu, ia berharap Badan Urusan Rumah Tangga DPR meninjau kembali keputusan ihwal tunjangan tersebut. "Jangan sampai nanti APBN kita itu besar pasak daripada tiang," kata politikus Partai Demokrat ini.
Vena meminta Menteri Keuangan tidak hanya membatalkan kenaikan tunjangan anggota Dewan, tapi juga tunjangan para pejabat negara lain. "Menkeu, kan, bilang kenaikan tunjangan juga ada di KPK, KPU, dan lain-lain," tutur perempuan 43 tahun ini. "Batalkan juga itu karena masyarakat lebih butuh."
Sebelumnya, anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat, Irma Suryani, mengatakan kenaikan tunjangan anggota Dewan dibahas pada Maret 2015. Saat itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 baru saja diketuk pada Februari. "BURT rapat dengan mengundang unsur pemerintah untuk membahas rencana kenaikan tunjangan DPR," ucap Irma.
Setelah menerima usul itu, kata Irma, pemerintah membahas dan menggodok dengan mempertimbangkan berbagai hal. Rupanya, pada Juli 2015, terbitlah surat keputusan Menteri Keuangan yang menyatakan menyetujui kenaikan standar tunjangan bagi anggota Dewan.
Namun, sejak terbitnya SK itu, BURT belum pernah sekali pun menggelar rapat internal membicarakan distribusi kenaikan tunjangan, termasuk pos mana saja yang akan mengalami pemotongan untuk menambah tunjangan.
INDRI MAULIDAR