TEMPO.CO, Jakarta - Perhatian dunia bakal tertuju sejenak di New York, Amerika Serikat pada 25-27 September 2015. Saat itu, berlangsung Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dihadiri ratusan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Indonesia kabarnya diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Mereka akan menyepakati adopsi Sustainable Development Goals (SDG) untuk periode 2015-2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini akan segera menggantikan Millennium Development Goals (MDG), yang sudah mengubah wajah dunia dalam 15 tahun terakhir dan akan kedaluwarsa akhir tahun 2015.
Dokumen SDG sebenarnya sudah disepakati di New York, pada 2 Agustus
2015 pukul 18.26. Ketika itu, sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul ”Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” atau ”Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”.
Pada 25-27 September 2015 berlangsung seremoni pengesahan dokumen aspiratif paling bersejarah dalam perjalanan pembangunan dunia 15 tahun ke depan itu.
Dokumen itu terdiri dari 17 tujuan (goals) terbagi menjadi 169 target dan sekitar 300 indikator. Ukuran atau indikator ini sesuai kebutuhan masing-masing negara dan masih dalam proses pembahasan.
Ini semua adalah kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDG. Ada 5 pondasi dari SDG yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan.
Tujuan pertama (memiliki 7 target) yakni mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Tujuan kedua (8 target), yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ketiga (13 target), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
Tujuan keempat (10 target) yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan kelima (9 target) yakni menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
Tujuan keenam (8 target), yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Tujuan ketujuh (5 target) yakni menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
Tujuan kedelapan (12 target) yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
Tujuan kesembilan (8 target) yakni membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi. Tujuan kesepuluh (10 target) yakni mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
Tujuan kesebelas (10 target) yakni menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. Tujuan keduabelas (11 target), yakni menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
Tujuan ketigabelas (5 target) yakni mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan keempatbelas (10 target) yaitu melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
Tujuan kelimabelas (12 target) yaitu melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
Tujuan keenambelas (12 target), yaitu mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
Tujuan ketujuhbelas (19 target) yaitu memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
"Tujuan-tujuan tersebut relevan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini," kata Senior Program Officer INFID untuk SDG Hamong Santoso.
Sayangnya, ujar Hamong, Presiden Jokowi memutuskan tidak menghadiri peristiwa bersejarah di New York itu. Kabarnya, Jokowi akan melakukan lawatan ke Amerika dan bertemu Presiden Obama pada Oktober 2015.
Menurut Hamong, kehadiran Jokowi di PBB merupakan wujud dukungan kepemimpinan, komitmen politik dan antusiasme Indonesia untuk melaksanakan agenda global itu.
"Absennya Jokowi memunculkan tanda tanya besar, apakah Pemerintahan Jokowi serius melaksanakan agenda Tujuan Pembangungan Berkelanjutan," tanya Hamong.
UNTUNG WIDYANTO
